Cek Fakta
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diprediksi bakal terkena politik identitas. Hal ini berkaitan dengan deklarasi dukungan terhadap Anies untuk menjadi Calon Presiden pada Pemilu 2024 yang dilakukan sejumlah pihak belakangan ini.
Pasalnya, tiga deklarasi terakhir dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) palsu hingga eks Narapidana (Napi) terorisme. Bahkan ada juga pengibaran bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam salah satu acara.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Reza Hariyadi mengatakan pola-pola stigmatisasi, framing, hingga mobilisasi politik biasanya menjadi alat untuk melakukan politik identitas. Tujuannya adalah memberikan opini publik buruk dan memberikan label negatif pada figur yang disasar.
“Ini tampak seperti komodifikasi politik identitas, siapa saja bisa disasar, dan Anies Baswedan sebagai figur capres bisa jadi target potensial. Mungkin motifnya untuk mencederai citranya di mata publik," ujar Reza kepada wartawan, Senin (27/6/2022).
Reza menilai, aksi dukungan Capres itu tidak benar-benar dilakukan oleh para deklarator. Agenda politik tersebut digelar secara terpola, sistematis dan diyakini ada desain politik tertentu di balik itu.
Ia menyebut aksi itu dapat memberi impresi politik yang bisa saja keliru kepada publik, seolah Anies dekat dengan kelompok yang dianggap radikal maupun intoleran.
"Ini bisa dimainkan oleh lawan politik untuk menyudutkan karena dicap Islam garis keras dan menjadi tantangan bagi Anies jika maju pilpres 2024", tutur Reza.
Menurut Reza, Anies belakangan ini makin populer setelah mendapat dukungan Partai NasDem dan termasuk figur dengan elektabilitas tinggi untuk diusung pada Pilpres 2024. Framing politik tersebut disebutnya akan membatasi ruang gerak Anies untuk meraih dukungan kelompok moderat dan nasionalis.
"Secara politik stigma-stigma tersebut tidak menguntungkan Anies Baswedan sebagai salah satu Capres," ucapnya.
Kendati demikian, Reza yakin masyarakat akan semakin kritis terhadap politik identitas itu.
"Anies perlu mempelopori politik bermartabat dan konsisten saja menjalankan program pro rakyat memecahkan masalah-masalah faktual di Jakarta yang sudah dilakukan selama menjadi Gubernur DKI."
