Infografis
Suara.com - Bendahara Umum PBNU, Mardani H. Maming mengaku telah menerima surat perintah dilakukannya penyidikan (SPDP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu juga mengkonfirmasi bahwa status eks Bupati Tanah Bumbu itu sudah menjadi tersangka.
Hal tersebut disampaikan melalui tim kuasa hukum Maming, Ahmad Irawan. SPDP terkait pengusutan dugaan korupsi oleh KPK diterima pada Rabu (22/6/2022) lalu.
"Sudah (SPDP dari KPK terkait status tersangka Mardani H. Maming). Terima hari Rabu, 22 Juni kemarin," kata Ahmad Irawan dikonfirmasi, Jumat (24/6/2022).
Meski begitu, Ahmad mengaku bersama tim hukumnya akan mempertimbangkan mengajukan gugatan praperadilan dengan terlebih dahulu mempelajari perkara kasus yang ditangani oleh lembaga antirasuah itu.
Baca Juga: Driver Ojol Nyaru Jadi HRD, Mantan Kepala Disbud DIY Diperiksa KPK Terkai Kasus Suap di Jogja
"Kami pelajari dulu," ucapnya
Menurut Ahmad Irawan setiap warga negara dipastikan diberikan ruang hukum sehingga pihaknya akan memanfaatkan hak hukum itu terhadap apa yang menimpa kliennya agar mendapatkan keadilan.
"Kami akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan," imbuhnya
Sebelumnya, KPK mempersilakan Mardani H. Maming mengajukan gugatan praperadilan jika dirinya merasa dikriminalisasi terkait dugaan korupsi yang tengah diusut lembaga antirasuah.
Kekinian, KPK memang melakukan pencekalan dengan meminta pihak imigrasi agar politikus PDI Perjuangan itu sementara waktu tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan, sejak 16 Juni 2022.
Baca Juga: Mardani H Maming Merasa Dikriminalisasi, Ini Jawaban Tegas KPK
"Silahkan saja, kalau memang waktunya yang bersangkutan tidak terima ada lembaganya, praperadilan silahkan. Jadi kami tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal seperti itu,"kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto, Jumat (24/6/2022).
Karyoto berharap jangan sampai pihak - pihak menebar opini yang tidak didasari argumentasi yang kuat. Apalagi terkait permasalahan hukum yang tentunya didasari dengan kecukupan alat bukti.
"Hukum tidak dengan opini ya, hukum silahkan dibahas dengan fakta-fakta dan itu juga ada salurannya. Lewat peradilan. Karena hak-hak seorang saksi, seorang tersangka akan dilindungi dengan undang-undang."
Merasa Dikriminalisasi
Sebelumnya,Mardani Maming mengaku menjadi korban dari mafia hukum. Eks Bupati Tanah Bumbu itu menilai semestinya upaya mafia hukum itu harus bisa dilawan
"Hari ini giliran saya dikriminalisasi," kata Mardani Maming dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/6/2022).
Maming sendiri pun sudah pernah diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah. Kasus yang diduga melibatkan Maming ketika itu masih dalam proses penyelidikan.
"Informasi yang kami peroleh benar, ada permintaan keterangan dan klarifikasi yang bersangkutan oleh tim penyelidik," kata Plt. Juru Bicara Ali Fikri di Jakarta, beberapa waktu lalu,
Nama Mardani sempat disebut dalam perkara dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.
Dwidjono kini berstatus terdakwa dan perkara tersebut masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin.
