Infografis
Suara.com - Bendahara Umum PBNU, Mardani H. Maming mengaku telah menerima surat perintah dilakukannya penyidikan (SPDP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu juga mengkonfirmasi bahwa status eks Bupati Tanah Bumbu itu sudah menjadi tersangka.
Hal tersebut disampaikan melalui tim kuasa hukum Maming, Ahmad Irawan. SPDP terkait pengusutan dugaan korupsi oleh KPK diterima pada Rabu (22/6/2022) lalu.
"Sudah (SPDP dari KPK terkait status tersangka Mardani H. Maming). Terima hari Rabu, 22 Juni kemarin," kata Ahmad Irawan dikonfirmasi, Jumat (24/6/2022).
Meski begitu, Ahmad mengaku bersama tim hukumnya akan mempertimbangkan mengajukan gugatan praperadilan dengan terlebih dahulu mempelajari perkara kasus yang ditangani oleh lembaga antirasuah itu.
"Kami pelajari dulu," ucapnya
Menurut Ahmad Irawan setiap warga negara dipastikan diberikan ruang hukum sehingga pihaknya akan memanfaatkan hak hukum itu terhadap apa yang menimpa kliennya agar mendapatkan keadilan.
"Kami akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan," imbuhnya
Sebelumnya, KPK mempersilakan Mardani H. Maming mengajukan gugatan praperadilan jika dirinya merasa dikriminalisasi terkait dugaan korupsi yang tengah diusut lembaga antirasuah.
Kekinian, KPK memang melakukan pencekalan dengan meminta pihak imigrasi agar politikus PDI Perjuangan itu sementara waktu tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan, sejak 16 Juni 2022.
Baca Juga: Driver Ojol Nyaru Jadi HRD, Mantan Kepala Disbud DIY Diperiksa KPK Terkai Kasus Suap di Jogja
"Silahkan saja, kalau memang waktunya yang bersangkutan tidak terima ada lembaganya, praperadilan silahkan. Jadi kami tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal seperti itu,"kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto, Jumat (24/6/2022).
