Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat angkat bicara menanggapi soal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta membacakan rekomendasi hasil Rakernas kedua PDIP yang berkaitan dengan penetapan capres-cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2024.
Djarot menjelaskan, sebenarnya tidak hanya Ganjar seorang yang diminta membacakan rekomendasi hasil Rakernas kedua PDIP.
"Semua gubernur yang hadir tadi diberikan kesempatan, itu menandakan rekomendasi itu berlaku bagi semuanya. Baik yang di internal partai kami juga menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Dan tiga gubernur tadi menyampaikan," kata Djarot ditemui usai penutupan Rakernas di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).
Soal pembagian masing-masing gubernur membacakan rekomendasi hasil Rakernas kedua PDIP, Djarot mengaku tak mengetahuinya. Ia menyebut bahwa ide tersebut mengalir saja dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Tentang pembagian dan sebagainya ndak ada itu. Itu ngalir saja pak Sekjen," ujarnya.
Adapun di sisi lain, Djarot menilai rekomendasi Rakernas kedua PDIP yang berkaitan ideologi Pancasila dan sistem politik yang juga dibacakan oleh Ganjar, hal itu sebagai pengingat.
"Itu sebetulnya supaya pak Ganjar juga betul-betul di dalam kepemimpinannya menerapkan dan membumikan ideologi pancasila. Itu harusnya dibumikan sejak dini. Makanya didorong agar pendidikan pancasila itu sejak anak usia dini melalui pendidikan baik secara formal informal di semua jenjang pendidikan," tandasnya.
Ganjar Bacakan Rekomendasi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diberikan tanggung jawab untuk membacakan rekomendasi eksternal hasil Rakernas berkaitan dengan Pilpres 2024 tersebut.
Baca Juga: Ganjar Ditunjuk Bacakan Hasil Rakernas II PDIP, Pengamat: Pengingat Urusan Capres Ketum Penentunya
Awalnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kritiyanto membacakan pemgantar hasil Rakernas kedua PDIP tersebut. Ia kemudian mempersilakan Ganjar membacakan rekomendasi hasil Rakernas berkaitan dengan tema ideologi pancasila, sistem politik dan Pemilu 2024.
