Infografis
Suara.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (Bappilu DPP) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengkritisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyusul pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung masalah koalisi.
Dalam pernyataannya, Hasto menyinggung soal PDIP yang menutup peluang berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Ia sekaligus mengatakan soal pendukung PDIP yang merupakan wong cilik dan tidak suka bentuk kamuflase.
Menurut Kamhar, pernyataan PDIP sebagai partai wong cilik hanya sekadar kiasan. Kamhar justru menilai sebaliknya dan menganggap PDIP hanya mengeksploitasi wong cilik.
"Menyebut sebagai partai wong cilik tapi kenyataannya merampok dan memakan jatah rakyat kecil yang sedang kesusahan diterpa bencana korupsi bansos. Berkebalikan dengan Partai Demokrat yang gemar memberi subsidi dan bansos pada rakyat sebagai kompensasi kebijakan," tutur Kamhar kepada wartawan, Kamis (23/6/2022).
Selain soal wong cilik, Kamhar juga menyoroti pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal tukang bakso.
Dalam pidatonya, Megawati memberikan wejangan kepada Puan Maharani untuk tidak mencari jodoh seperti tukang bakso. Bahkan, Kamhar menganggap yang disampaikan Megawati tersebut merendahkan pekerjaan orang lain.
"Partai Demokrat juga tak pernah melecehkan dan memandang rendah suatu profesi, berbeda dengan partainya Hasto yang meremehkan dan merendahkan tukang bakso," kata Kamhar.
Lebih lanjut, Kamhar menyoroti sikap Puan yang merekam atau membuat vlog dan mengunggah video di tengah perbincangan Megawati dengan Presiden Jokowi saat berada di sekolah partai dalam rangka Rakernas PDIP di hari pertama.
Ia menilai, tindakan Puan itu sebagai bentuk tidak adanya rasa hormat terhadap Jokowi sebagai Presiden RI. Terlebih dalam beberapa kesempatan, PDIP kerap menegaskan Jokowi yang juga kader PDIP merupakan petugas partai
"Partai Demokrat juga partai yang tahu betul bagaimana memperlakukan dan menghormati Presiden sebagaimana mestinya, berbeda dengan partainya Hasto yang menempatkan Presiden sebagai petugas partai seperti yang viral videonya baru-baru ini yang menuai kritik dari banyak pihak," kata Hasto.
