Infografis
Suara.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (Bappilu DPP) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengkritisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyusul pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung masalah koalisi.
Dalam pernyataannya, Hasto menyinggung soal PDIP yang menutup peluang berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Ia sekaligus mengatakan soal pendukung PDIP yang merupakan wong cilik dan tidak suka bentuk kamuflase.
Menurut Kamhar, pernyataan PDIP sebagai partai wong cilik hanya sekadar kiasan. Kamhar justru menilai sebaliknya dan menganggap PDIP hanya mengeksploitasi wong cilik.
"Menyebut sebagai partai wong cilik tapi kenyataannya merampok dan memakan jatah rakyat kecil yang sedang kesusahan diterpa bencana korupsi bansos. Berkebalikan dengan Partai Demokrat yang gemar memberi subsidi dan bansos pada rakyat sebagai kompensasi kebijakan," tutur Kamhar kepada wartawan, Kamis (23/6/2022).
Selain soal wong cilik, Kamhar juga menyoroti pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal tukang bakso.
Dalam pidatonya, Megawati memberikan wejangan kepada Puan Maharani untuk tidak mencari jodoh seperti tukang bakso. Bahkan, Kamhar menganggap yang disampaikan Megawati tersebut merendahkan pekerjaan orang lain.
"Partai Demokrat juga tak pernah melecehkan dan memandang rendah suatu profesi, berbeda dengan partainya Hasto yang meremehkan dan merendahkan tukang bakso," kata Kamhar.
Lebih lanjut, Kamhar menyoroti sikap Puan yang merekam atau membuat vlog dan mengunggah video di tengah perbincangan Megawati dengan Presiden Jokowi saat berada di sekolah partai dalam rangka Rakernas PDIP di hari pertama.
Ia menilai, tindakan Puan itu sebagai bentuk tidak adanya rasa hormat terhadap Jokowi sebagai Presiden RI. Terlebih dalam beberapa kesempatan, PDIP kerap menegaskan Jokowi yang juga kader PDIP merupakan petugas partai
Baca Juga: Dianggap Hina Tukang Bakso saat Rakernas PDI Perjuangan, Megawati Panen Hujatan Netizen
"Partai Demokrat juga partai yang tahu betul bagaimana memperlakukan dan menghormati Presiden sebagaimana mestinya, berbeda dengan partainya Hasto yang menempatkan Presiden sebagai petugas partai seperti yang viral videonya baru-baru ini yang menuai kritik dari banyak pihak," kata Hasto.
Berkaitan dengan pernyataan Hasto soal PDIP menutup peluang koalisi dengan PKS dan Demokrat, Kamhar mengingatkan, tidak ada kawan dan lawan yang abadi di dalam politik.
"Bagi yang mengerti politik, dalam politik ada pameo tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan. Pak SBY sering juga menyebutkannya sebagai 1 musuh terlalu banyak, 1.000 kawan belum cukup," ujarnya.
Sementara itu, Politikus Demokrat Irwan Fecho mengatakan, Hasto perlu memaknai ulang gotong royong membangun bangsa. Ia menilai apa yang disampaikan Hasto telah mengingkari Soekarno.
Padahal selama ini, dikatakan Irwan, PDIP dikenal sebagai partai besar dengan tradisi kuat kenegarawan Bung Karno.
"Artinya, kepentingan bangsa di atas apapun. Namun, ketika ruang-ruang komunikasi untuk membangun bangsa yang besar ini ditutup, tentu ini bertolak belakang dengan semangat gotong-royong yang menjadi spirit Bung Hasto dan kawan-kawan yang bergerak sebagai kader," tutur Irwan.
"Tentu ini sangat disayangkan, karena Bung Hasto sedang mengingkari apa yang menjadi prinsip partainya," tandas Irwan,
PDIP Tutup Peluang Koalisi PKS-Demokrat
Menyonsong Pilpres 2024, PDIP tampaknya sudah menutup peluang untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Hal itu dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Ya kalau dengan PKS tidak (berkoalisi)," kata Hasto, dikutip dari Suara.com, Kamis (23/6/2022).
Hanya saja, Hasto tak menjelaskan apa alasan PDIP menutup kemungkinan berkoalisi dengan PKS. Kemudian, Hasto berbicara soal peluang PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat. Menurut pendapat pribadinya, PDIP sangat sulit bekerja sama dengan Demokrat.
"Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukan hal itu," ujarnya.
Menurutnya, memang dalam penjajakan koalisi harus melihat bonding pendukung partai.
"Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," paparnya.
