Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil satu tersangka dalam pengembangan kasus suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kementerian Dalam Negeri untuk Kabupaten Kolaka Timur, pada Kamis (23/6/2022).
"Tim penyidik KPK memanggil salah satu tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (23/6/2022).
Menurut informasi, kata Ali, yang bersangkutan kini sudah penuhi panggilan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK.
"Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata dia.
Baca Juga: Kasus Suap Bupati Bogor, KPK Periksa Kakak Kandung Ade Yasin Di Lapas Sukamiskin
Untuk perkembangan lebih lanjut, kata Ali akan disampaikan setelah hasil pemeriksaan. Ali pun belum dapat menyampaikan apakah yang bersangkutan akan dilakukan penahanan atau tidak.
"Nanti akan disampaikan," singkatnya.
Dalam kasus korupsi dana PEN di Kemendagri untuk wilayah Kab Kolaka Timur, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto; Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur; dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Laode M. Sukur.
Ketiganya kini sudah masuk ke tahap persidangan.
Dalam dakwaan Jaksa KPK, terdakwa Ardian didakwa menerima suap mencapai Rp 2.405.000.000.00 dalam kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Dalami Kasus Suap Eks Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti, KPK Buka Peluang Jerat PT Summarecon Agung
Terdakwa Ardian menerima uang suap itu bersama-sama dengan La Ode M Syukur dan Sukarman Loke.
Menurut Jaksa KPK, uang itu diterima Ardian dari Bupati Kolaka Timur nonaktif, Andy Merya Nur dan LM. Rusdianto Emba. Dimana bertujuan agar terdakwa Ardian memuluskan pertimbangan kepada kementerian dalam negeri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.
Dalam kasus ini, terdakwa Ardian dijerat Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
