Suara.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyarankan Partai NasDem bisa membantu Anies Baswedan usai Gubernur DKI Jakarta itu memutuskan untuk mengubah 22 nama jalan di ibu kota.
Pasalnya, kata Hasto, NasDem sendiei sudah terang-terangan menjadikan nama Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024. Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Anies tersebut harus bisa dijelaskan.
"Ya tentu saja Pak Anies dengan mengganti nama punya pertimbangan, tetapi Partai NasDem juga bisa memberikan penjelasan, karena NasDem, kan, sudah mendukung Pak Anies," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).
Ia mengatakan, NasDem dianggap bisa membantu sosialisasi perubahan nama jalan tersebut. Menurut Hasto, partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut memiliki kedekatan dengan satu media swasta.
Baca Juga: Bersamaan di Hari AHY Temui Surya Paloh di NasDem Tower, SBY Terima Kunjungan Jusuf Kalla di Cikeas
"Terkait perubahan-perubahan nama tersebut mungkin ini dapat disosialisaikan karena partai itu, kan, punya kedekatan dengan media tertentu untuk menyosialisaikan perubahan nama, karena perubahan nama ini, kan, membawa implikasi terhadap KTP, terharap surat KK, pokoknya administrasi itu rumit," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal politik yang harus dilaksanakan sesuai dengan tarikan nafas. Terlebih, kata dia, NasDem mendukung Anies maju di Pilpres 2024.
"NasDem, kan, sudah bergerak mencalonkan Pak Anies dengan ranking tertinggi sebagai calon presiden, sehingga tentu saja itu membawa konsekuensi dan etika politik untuk ikut membantu menjelaskan calon yang diusungnya itu kemudian mengambil suatu kebijakan-kebijakan tertentu. Begitu PDI Perjuangan mengusulkan Pak Jokowi untuk itu, kebijakan di Jakarta kita langsung bergerak di depan," tandasnya.
Penjelasan Anies
Gubernur Anies sebelumnya, menjanjikan perubahan sejumlah nama jalan di Jakarta tidak akan membebani warga karena langsung dilakukan penyesuaian.
Baca Juga: PKS-Partai Demokrat Temui Surya Paloh, PDIP Tegaskan Sulit Berkoalisi Dengan PKS-Partai Demokrat
"Intinya ketika ada kepengurusan, langsung akan dilakukan penyesuaian namanya, jadi Insya Allah tidak akan membebani," kata Anies setelah Rapat Paripurna HUT DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan nama yang masih ada dalam dokumen saat ini tetap berlaku.
"Ketika melakukan pembaharuan nanti bisa diganti atau mendatangi dan bisa diganti," ucapnya.
Anies menyebut masih akan ada perubahan nama jalan secara bergelombang yang saat ini masih dalam proses.
Namun, ia belum mengungkapkan detail nama jalan yang akan diubah tersebut.
Sementara itu, terkait penolakan sejumlah warga terkait nama jalan, Anies mengaku bahwa pihaknya sudah berkonsultasi yang dilakukan wali kota kepada warga.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan seluruh proses perubahan nama sudah berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, dan kependudukan dan instansi lainnya.
"Ini prosesnya biasa saja," tutur Anies.
Sebelumnya sejumlah warga mengeluhkan perubahan sejumlah nama jalan di DKI Jakarta.
Para warga RT 04/05 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan kurangnya sosialisasi pergantian nama Jalan Budaya menjadi Jalan Entong Gendut.
Ketua RT 04/05 Kelurahan Cililitan, Kamal menyatakan banyak dari warganya terkejut dengan perubahan nama jalan tersebut karena tanpa pemberitahuan.