Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimis pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa berjalan lancar dan sesuai dengan lini masa yang telah direncanakan. Optimisme Jokowi tersebut berdasarkan keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur dalam waktu cepat sebelumnya.
Jokowi mencontohkan pada pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang begitu cepat meskipun sempat dilanda sejumlah tantangan.
"Bandara di Kulon Progo sebesar itu saja (selesai) 18 bulan, satu setengah tahun. Padahal tantangannya banyak. Interiornya sulit, kemudian ceiling-nya juga tinggi banget, itu bisa diselesaikan," kata Jokowi saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambah optimisme tersebut dan mengatakan bahwa pembangunan di KIPP bisa dimulai Agustus 2022.
Baca Juga: Hotel Warisan Ayah Jadi Jaminan Utang, Tamara Bleszynski Tahan Tangis Minta Bantuan: Tolong Saya
"Di sini Agustus kita sudah mulai, pak, siap," tegas Basuki.
Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa di titik Jokowi meninjau nantinya akan dibangun Istana Kepresidenan.
Ia juga menjelaskan kepada Jokowi bahwa saat ini pihaknya akan segera memulai pelaksanaan pembangunan kawasan IKN secara bertahap, terutama dalam rentang waktu 2022-2024.
"Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan kami akan membangun land development beberapa kawasan untuk pengembangan Istana, untuk pengembangan kantor-kantor dan sebagainya, didukung oleh air bersih, sanitasi, drainase, dan lain-lain," ungkapnya.
"Kemudian di luar kawasan IKN, kami akan memulai pembangunan jalan tol ke arah IKN. Itu pada intinya. Insyaallah mulai bulan Agustus pembangunan IKN akan dimulai," lanjutnya.
Baca Juga: Wakapolres Samosir Marahi Pastor Bikin Heboh, Endingnya Begini
Turut hadir dalam peninjauan tersebut yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
