Infografis
Suara.com - Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Sirait mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memutuskan untuk mencabut izin lingkungan PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Jeanny menilai langkah pencabutan izin tersebut membuktikan negara dapat melakukan langkah yang berdampak pada kepentingan warganya.
"Jadi ini menarik dan mengapresiasi langkah pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya negara bisa bertindak kok, bukannya tidak bisa bertindak, ada tindakan yang bisa diambil oleh negara dan itu bisa impactfull terhadap kepentingan warganya," ujar Jeanny dalam jumpa pers Selasa (21/6/2022).
Pencabutan izin tersebut karena perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara itu dianggap gagal memenuhi sanksi yang dijatuhkan karena aktifitasnya membuat pencemaran udara melalui debu batu bara.
Baca Juga: 10 Pekerjaan Rumah untuk DPR Soal UU TPKS yang Dinilai Belum Tuntas
Jeanny pun mempertanyakan apakah pencabutan izin PT KCN bersifat sementara atau bersifat tetap.
"Problemnya adalah pencabutan izin PT KCN bersifat tetap atau bersifat sementara, ini juga jadi problem. Dalam hal apa izinnya bisa dikembalikan," tutur Jeanny.
Jeanny menuturkan Pemprov DKI juga harus mengantisipasi jika PT KCN melakukan gugatan.
"Bagaimana kalau terjadinya perlawanan hal ini gugatan dari PT KCN ini harus diantisipasi," tutur Jeanny.
Tak hanya itu, Jenny menyebut pencabutan izin kepada PT KCN, hanya tindakan kecil yang dilakukan oleh pemerintah setempat.
Pasalnya kata Jeanny, pemerintah seharusnya dapat mengambil tindakan yang lebih strategis. Yakni dengan melakukan pencegahan faktor faktor pencemaran udara. Dimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan agar tak ada perusahaan seperti PT KCN yang melakukan pencemaran udara.
"Katakanlah pemerintah cabut izin PT KCN satu dari antara sekian banyak perusahan yang melakukan pencemaran, seberapa impactfull sih, nggak seberdampak itu," kata dia.
Terlebih kata Jeanny, ada 21 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Banten yang menjadi faktor pencemaran udara di Jakarta.
Namun anehnya lanjut Jeanny, pemerintah masih mengupayakan sembilan sampai 10 PLTU tambahan.
"Ngomongin faktor pencemar, PT KCN bukan satu satunya pelaku, ada 21 PLTU di wilayah Banten yang menjadi faktor pencemar udara di DKI Jakarta," kata dia.
"Pemerintah masih mengupayakan sembilan sampai 10 PLTU tambahan, masih memaksakan pembangunan sembilan sampai 10 PLTU tambahan," sambungnya.
Karena itu Jeanny meminta pemerintah membuat kebijakan atau pembatasan izin untuk mencegah adanya pencemaran udara.
"Kalau dia kemudian bikin aturan, kebijakan, bikin pembatasan izin yang kemudian ramah lingkungan, maka sebenarnya nggak akan ada PT KCN lainnya di masa mendatang," katanya.
Cabut Izin KCN
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk mencabut izin lingkungan PT Karya Citra Nusantara (KCN). Alasannya, perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara itu gagal memenuhi sanksi yang dijatuhkan karena aktifitasnya membuat pencemaran udara melalui debu batu bara.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan pemberatan sanksi administratif ini dilakukan karenaPT KCN tidak memenuhi sanksi administratif sebelumnya untuk melakukan berbagai rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Pemberian sanksi itu tertuang dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Adminstrasi Jakarta Utara Nomor 56 Tahun 2014 Tanggal 28 Januari 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bongkar Muat oleh PT Karya Citra Nusantara. Keputusan ini ditandatangani pada 17 Juni 2022.
Asep menjelaskan bahwa substansi utama keputusan tersebut adalah mencabut Keputusan Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 56 Tahun 2014 Tanggal 28 Januari 2014 Tentang Izin Lingkungan untuk kegiatan PT Karya Citra Nusantara.
"Ini karena PT KCN belum melaksanakan kewajiban dalam sanksi administratif paksaan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022," jelas Asep kepada wartawan, Senin (20/6/2022).
Pemberian sanksi ini juga berdasarkan Pasal 522 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 Ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah.
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas pencabutan izin lingkungan hidup PT KCN, Dinas Lingkungan Hidup akan bersurat kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah dicabutnya izin lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
