Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Embe terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur yang kekinian berujung rasuah.
La Ode telah diperiksa penyidik antirasuah sebagai saksi dalam pengembangan perkara kasus korupsi dana PEN di Kementerian Dalam Negeri.
"Dikonfirmasi antara lain mengenai dugaan keterlibatan pihak terkait dengan perkara ini untuk turut campur dalam proses pengajuan dana PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (21/6/2022).
Selain itu, penyidik juga menelisik La Ode mengenai pengajuan dana PEN untuk daerahnya itu.
"Disamping itu didalami juga terkait dengan pengajuan dana PEN bagi Kabupaten Muna," ujarnya.
Sebelumnya, Senin (20/6) kemarin La Ode juga telah diperiksa oleh penyidik KPK. Ia dicecar sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik.
La Ode membantah pernah bertemu dengan eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto terkait pengurusan Dana PEN untuk Kolaka Timur. Ardian kekinian sudah dijerat KPK.
"Saya tidak pernah bertemu pak Ardian, tidak pernah bertemu," ucap La Ode di gedung KPK.
Dalam pengusutan kasus korupsi ini KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Sukur. Ketiganya kini sudah masuk ke tahap persidangan.
Baca Juga: Bupati Muna Akui Adiknya Jadi Tersangka Kasus Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Kolaka Timur
Dalam dakwaan Jaksa KPK, terdakwa Ardian didakwa menerima suap mencapai Rp2,4 miliar terkait dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kementerian Dalam Negeri. Terdakwa Ardian menerima uang suap itu bersama-sama dengan La Ode M Syukur dan Sukarman Loke.
Menurut Jaksa KPK, uang itu diterima Ardian dari Bupati Kolaka Timur nonaktif Andy Merya Nur dan LM Rusdianto Emba. Tujuannya agar terdakwa Ardian memuluskan pertimbangan kepada Kemendagri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.
"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," tuturnya.
Atas perbuatannya, Ardian diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
