Infografis
Suara.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, yang biasa disapa Gus Yahya, mengaku sudah mendengar kabar pencekalan terhadap Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Gus Yahya menuturkan, hingga kini masih mempelajari terkait detil perkara yang menimpa Maming sebelum menyatakan sikap.
"Kami sudah dengar kabar itu. Tapi kita akan pelajari dulu nanti ya. Karena baru hari ini ada informasi tersebut," ujar Gus Yahya di sela sela acara rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (20/6/2022).
![Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dalam acara peringatan Hari Lahir ke-96 NU, yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (5/2/2022). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/02/05/69973-ketua-umum-pbnu-yahya-cholil-staquf-atau-gus-yahya.jpg)
Untuk diketahui pencegahan ke luar negeri terhadap Mardani Maming tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut oleh KPK. Terkait dengan jabatan Mardani di kepengurusan PBNU, Gus Yahya mengatakan belum bisa mengambil sikap.
Baca Juga: Pencekalan Mardani H Maming, KPK: Terkait Dugaan Korupsi
Sebab kata dia, PBNU masih mempelajari detil perihal perkara yang menimpa Mardani.
"Sekarang kami belum ketahui secara detail bagaimana sebetulnya duduk perkaranya dan apa yang sebetulnya sudah terjadi. Kami akan pelajari nanti," papar dia.
Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan PBNU akan menggelar konferensi pers usai mengetahui perkara yang menimpa Politisi PDI Perjuangan itu.
"Dan kami akan prescon sebagaimana mestinya menurut norma norma yang ada baik secara hukum maupun dalam konteks norma internal PBNU," ungkap Gus Yahya.
"Dalam organisasi ya kita harus jelas dulu ini urusannya apa, karena ini baru berita di media dan kita belum mengetahui secara lengkap," sambungnya.
Baca Juga: Tersandung Kasus Dugaan Korupsi, KPK Cegat Bendum PBNU Mardani Maming ke Luar Negeri
Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengaku telah mencekal Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming untuk bepergian keluar negeri. Surat pencegahan terhadap Mardani Maming atas permintaan KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu itu.
Tindakan melarang Mardani Maming bepergian keluar negeri diungkapkan oleh Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh saat dikonfirmasi, Senin hari ini. Dalam surat pencekalan yang dikeluarkan oleh Imigrasi bahwa Maming tercatat berstatus tersangka oleh KPK.
Menurutmnya, Maming dicekal keluar negeri selama enam bulan terhitung sejak 16 Juni sampai 16 Desember 2022.
"Berlaku sejak 16 juni 2022 sampai 16 Desember 2022," imbuh Ahmad.
Diketahui, KPK juga telah memeriksa Maming. Status kasus yang dugaan korupsi yang melibatkan Mardani Maming masih dalam proses penyelidikan.
"Informasi yang kami peroleh benar, ada permintaan keterangan dan klarifikasi yang bersangkutan oleh tim penyelidik," kata Plt Juru Bicara Ali Fikri di Jakarta, beberapa waktu lalu
Nama Mardani sempat disebut dalam perkara dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.
Dwidjono kini berstatus terdakwa dan perkara tersebut masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin. Mardani pun membantah terlibat dalam perkara tersebut saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
