Infografis
Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar meminta kepada pimpinan lembaga/kementerian memperkuat wawasan kebangsaan dan nilai-nilai moderasi beragama kepada aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut, kata Boy, untuk mencegah agar ASN tak terpapar paham radikalisme.
"Jadi merawat SDM adalah kami memohon kepada seluruh pimpinan lembaga untuk tidak bosan-bosan menyelenggarakan wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai moderasi dalam beragama. Jadi mengkoordinasilan semaksimal mungkin agar program-program itu bisa berjalan," ujar Boy dalam jumpa pers di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022).
Pernyataan Boy menyusul adanya ASN yang terafiliasi menjadi anggota Khilafatul Muslimin.
Baca Juga: Kepala BNPT Boy Rafli Amar Sebut ASN Rentan Terpapar Ideologi Kekerasan
Boy menuturkan, pimpinan lembaga seharusnya mengetahui kewajiban-kewajiban dan ketentuan hukum seorang ASN. Termasuk kata dia berkewajiban merawat SDM agar tak terpapar paham radikalisme.
"Pimpinan lembaga pastinya sebagai pimpinan, pasti memahami dengan baik dasar-dasar beroeganisasi, ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan ASN dan kewajiban-kewajiban organisasi di dalam rangka merawat SDM-nya," katanya.
Mantan Kapolda Papua itu menyadari, ASN menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar paham radikalisme. Sehingga pentingnya memberikan penguatan wawasan kebangsaan dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama.
"Kami juga menyadari, bahwa pegawai negeri juga menyadari termasuk kelompok yang rentan pengaruh untuk terpapar," papar Boy.
Selain itu, Boy menyebut, pihaknya juga intens berkomunikasi dengan jajaran badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) pemda untuk menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Gandeng PPATK Lacak Uang Infak Kelompok Khilafatul Muslimin, Kepala BNPT Boy Rafli: Harus Disetop!
"Jadi kita berharap wawasan kebangsaan tersebut bukan hanya menyasar kepada masyarakat, tetapi juga di internal unsur-unsur pegawai negeri ini juga harus dilakukan," katanya.
Sebelumnya, polisi menyebut ASN hingga dokter tercatat memiliki kartu tanda penduduk atau KTP yang dibuat oleh kelompok Khilafatul Muslimin. Total anggota atau warga organisasi Khilafatul Muslimin ini sendiri ditaksir mencapai ribuan orang.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan sebagian besar warga Khilafatul Muslimin berprofesi wiraswasta.
"Ini setelah kami klasifikasi yang tertinggi adalah wiraswasta. Kemudian petani 20 persen karyawan 25 persen, guru 3 persen termasuk di sini ada ASN dan juga dokter dan lain sebagainya," katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Hengki menyebut Khilafatul Muslimin memiliki struktur organisasi yang menyerupai negara.
Organisasi tersebut dipimpin oleh Khilafah di tingkat pusat, Amir Daulah di tingkat provinsi, Kepala Amir Wilayah di tingkat kabupaten/ kota, Ummul Quro di tingkat kecamatan, dan tingkat terendah dipimpin oleh Amir Kemashulan.
"Dari semua ini warga-warganya mulai dari tingkat paling bawah wajib mmberikan infak sodakoh per hari Rp1.000," ujarnya.
