Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah tidak bakal segan untuk bertindak tegas kepada kelompok-kelompok yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Termasuk dengan kelompok Khilafatul Muslimin yang disebut menganut paham non Pancasila.
"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022).
Kendati demikian, Mahfud menekankan bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM) disaat menumpas kelompok yang ideologinya berseberangan dengan Pancasila. Hal tersebut disampaikannya mengingat ada sejumlah pelajar yang mengenyam pendidikan di Yayasan Khilafatul Muslimin.
Mahfud mengatakan bahwa peranan Indonesia terhadap HAM jarang disorot. Justru yang ada selama ini, Indonesia kerap dikritik oleh PBB terkait HAM.
Padahal menurutnya, hal tersebut tidak pernah ada di dalam forum PBB.
"Jadi itu hanya orang berpidato di luar gedung, lalu disebut itu di gedung PBB, padahal ndak ada catatannya," tuturnya.
Seraya dengan itu, Mahfud juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas adanya 41 negara yang menjadi sorotan PBB karena HAM. Sementara Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar tersebut.
"Jadi, ya, biasa saja termasuk Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi tapi kita juga memperhatikan hak asasi manusia karena itu juga menjadi tugas negara, melindungi hak asasi manusia."
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan bahwa banyak di antara pengurus organisasi Khilafatul Muslimin merupakan mantan narapidana teroris (napiter).
Baca Juga: Kepala BNPT Boy Rafli Amar Sebut ASN Rentan Terpapar Ideologi Kekerasan
Baik eks napiter dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), maupun Negara Islam Indonesia (NII). Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah tokoh Khilafatul Muslimin yang telah diamankan.
