Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah tidak bakal segan untuk bertindak tegas kepada kelompok-kelompok yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Termasuk dengan kelompok Khilafatul Muslimin yang disebut menganut paham non Pancasila.
"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022).
Kendati demikian, Mahfud menekankan bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM) disaat menumpas kelompok yang ideologinya berseberangan dengan Pancasila. Hal tersebut disampaikannya mengingat ada sejumlah pelajar yang mengenyam pendidikan di Yayasan Khilafatul Muslimin.
Mahfud mengatakan bahwa peranan Indonesia terhadap HAM jarang disorot. Justru yang ada selama ini, Indonesia kerap dikritik oleh PBB terkait HAM.
Baca Juga: Kepala BNPT Boy Rafli Amar Sebut ASN Rentan Terpapar Ideologi Kekerasan
Padahal menurutnya, hal tersebut tidak pernah ada di dalam forum PBB.
"Jadi itu hanya orang berpidato di luar gedung, lalu disebut itu di gedung PBB, padahal ndak ada catatannya," tuturnya.
Seraya dengan itu, Mahfud juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas adanya 41 negara yang menjadi sorotan PBB karena HAM. Sementara Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar tersebut.
"Jadi, ya, biasa saja termasuk Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi tapi kita juga memperhatikan hak asasi manusia karena itu juga menjadi tugas negara, melindungi hak asasi manusia."
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan bahwa banyak di antara pengurus organisasi Khilafatul Muslimin merupakan mantan narapidana teroris (napiter).
Baca Juga: 2 Pengurus Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin Kabupaten Maros Jadi Tersangka
Baik eks napiter dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), maupun Negara Islam Indonesia (NII). Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah tokoh Khilafatul Muslimin yang telah diamankan.
"Dari struktur kepengurusan banyak di antaranya yang merupakan eks napiter. Ini hasil pemeriksaan kami apakah itu JI, JAD, NII," ungkap Hengki di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2022).
Hengki menambahkan, pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja mengklaim memiliki kedudukan lebih tinggi dari Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar.
Doktrinisasi Lewat Sekolah dan Perguruan Tinggi
Belakangan, polisi menyebut organisasi Khilafatul Muslimin memiliki 25 pesantren dan dua perguruan tinggi. Pesantren dan perguruan tinggi tersebut didirikan sebagai sarana untuk menyebarkan paham Khilafah dan doktrinisasi agar membenci NKRI dan Pancasila.
Hengki menyebut pesantren tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesian. Sedangkan perguruan tinggi atau universitas terletak di Bekasi, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Mereka punya 25 pesantren, itu sementara ya, tetapi apabila dihitung unitnya, karena ada tingkatannya terdiri dari 31. Itu baru sementara, kami akan memgembangkam mencari sekolah lainnya," bebernya.
Dalam pelaksanaannya, kata Hengki, Abdul Qadir Hasan Baraja menunjuk tersangka AS (74) sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Dia bertanggungjawab menyebarkan paham Khilafah dan doktrinisasi.
