Infografis
Suara.com - Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa diharapkan bisa mengambil langkah dan keputusan yang tepat menyangkut pemilihan umum presiden 2024.
“Keputusan politik untuk pilpres itu sangat menentukan. Hal itu di samping mempersiapkan calon legislatif yang bisa berkompetisi dengan lainnya,” kata Ketua Partai Persatuan Pembangunan periode 2011-2021 Rusli Effendi dalam keterangan pers, hari ini.
Rusli mengemukakan bahwa keputusan politik oleh Suharso Monoarfa terkait dengan pemilihan umum presiden 2024 akan sangat menentukan nasib PPP ke depannya, terlebih setelah Pemilu 2024.
Itu sebabnya, Rusli mengingatkan momen ini merupakan momen bagi Suharso untuk melakukan kerja politik dan melibatkan jajaran PPP dengan lebih maksimal dalam pengambilan keputusan.
Baca Juga: Ada Ketentuan yang Bakal Membuat Partai-partai Puyeng pada Pemilu 2024
Terkait dengan demo yang sempat berlangsung di PPP, Rusli berpandangan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hal biasa dan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Suharso lebih jauh lagi.
“Yang namanya demonstrasi itu menyampaikan aspirasi adalah hal biasa. Maka harus dikoreksi, harus berani membuat keputusan ulang jika yang dibuat sebelumnya salah,” kata Rusli.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Suharso sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membangun Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
KIB merupakan koalisi yang dibentuk untuk menyongsong pemilu legislatif dan pilpres 2024.
Setelah menghadiri undangan jamuan makan siang oleh Presiden Joko Widodo di presidential lounge Istana Negara menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju, Suharso sempat mengatakan pihaknya tetap terbuka akan kemungkinan bergabungnya partai politik lain dengan KIB.
Baca Juga: Siap Jaga Amankan Pemilu 2024, Kapolri Gerak Cepat Minimalisir Polarisasi
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada lagi,” kata Suharso kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6). [Antara]
