Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan dividen atau laba dari PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA) sebesar Rp60,1 miliar. Pembagian ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan bir itu.
Hal ini dikatakan oleh Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Budi Purnama. Dalam rapat itu, PT Delta akan membagikan dividen senilai Rp300 per saham untuk laba tahun buku 2021.
"Saya datang ke RUPS kemarin. (Pemprov DKI dapat) Rp60,1 miliar," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (17/6/2022).
Nilai dividen yang dibagikan kepada Pemprov DKI ini naik 13 persen dari laba tahun sebelumnya, yakni 52,5 miliar. Ia mengaku puas karena PT Delta tidak pernah meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Pemprov DKI.
Baca Juga: Dua Tahun Ditutup hingga sempat jadi Markas TNI-Polri, Ini Alasan Monas Dibuka Lagi
"Teman-teman di Delta itu, dia tidak pernah minta PMD dan tiap tahun selalu berikan dividen. Dividen lebih tinggi dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Diketahui, Pemprov DKI memiliki 210,20 juta lembar saham atau 26,25 persen dari total saham. Total dividen yang dibagikan PT Delta mencapai Rp240,19 miliar.
Meski selalu memberikan keuntungan, Gubernur DKI Jakarta Anies Basweran dari awal menjabat sebenarnya sudah berencana menjual saham PT Delta. Namun, rencana itu sampai saat ini belum juga tereksekusi.
Pemprov sudah pernah membuat kajian pendapatan pendapatan daerah yang akan diterima jika saham perusahaan bir merk Anker tersebut dilepas. Salah satu kendala pelepasan adalah belum adanya persetujuan dari pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Budi menyebut pihaknya hanya mengikuti proses yang ada. Belum ada perkembangan lebih lanjut untuk mewujudkan rencana penjualan saham Delta ini.
Baca Juga: Pemprov DKI Kembali Buka Monas Pada Pekan Ini, Jadi Pengganti Tebet Eco Park yang Ditutup?
"(Penjualan saham) belum tereksekusi kan itu. Saya orangnya taat asas. Semua keputusan, ketika kita usul, bisa disampaikan secara administrasi dan dokumentasi, belum dapat dibahas, prosesnya saja yang diikuti, berarti belum disetujui."
