Infografis
Suara.com - Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Papua mengeluarkan pernyataan sikap mereka untuk menolak otonomi khusus jilid II yang salah satunya mengamanatkan pemekaran wilayah atau daerah otonomi khusus baru di Papua.
Ketua BPH IPMAMI di Jakarta, Dhema mengatakan, otonomi khusus dan pemekaran wilayah bukanlah kehendak rakyat Papua melainkan keinginan elite politik di Jakarta dan Papua.
"Kami mahasiswa Mimika menolak dan mengencam Deklarasi otsus dan DOB Papua Tenggah yang dipimpin Bupati Mimika, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 kemarin," kata Dhema, Jumat (17/6/2022).
Dia menyebut RUU Otonomi Khusus untuk membentuk 3 Provinsi baru di Papua oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua dan mengabaikan suara rakyat Papua.
Baca Juga: Ini Alasan KPK Belum Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika Papua
"Kami sebagai mahasiswa dan pelajar asal kabupaten Mimika wilayah se Jawa-Bali dan se Indonesia tidak ada satu pun yang menerima namanya Otonomi Khusus Jilid ll dan Pemekaran Otonomi Baru (DOB)," tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Mimika Eltimus Omaleng bersama ribuan warga menyatakan sikap mendukung kebijakan otonomi khusus (otsus) jilid II dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Tengah di halaman Gereja Mile 32, Rabu (15/6/2022).
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian termasuk TNI-Polri yang selama ini telah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Timika,” kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.
