Infografis
Tak hanya itu, Dewi juga mengungkapkan selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, TNI merupakan aktor yang paling sering melakukan tindak kekerasan di wilayah konflik, bersama aparat kepolisian, Satpol PP dan pihak keamanan perusahaan.
"Selama periode tersebut, TNI tercatat sebanyak 69 kali melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan dalam upaya penanganan konflik," tutur Dewi.
Karenanya dengan menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN tidak serta merta menyelesaikan masalah, namun dikhawatirkan meningkatkan tindakan respresif di wilayah konflik agraria.
"Alih-alih menyelesaikan masalah, penunjukan Menteri ATR/BPN dari kalangan militer justru berpotensi meningkatkan pendekatan refresif di wilayah-wilayah konflik agraria," ujar Dewi.
Penunjukkan itu juga dianggap sebagai legitimasi pendekatan represif yang selama ini dilakukan pemerintah saat berkonflik lahan dengan masyarakat sipil, seperti kasus di Wadas dan Waduk Lambo.
