Suara.com - Anggota Komisi VI DPR Subardi meminta Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan untuk melakukan pembenahan di internal Kementerian Perdagangan.
Pembenahan itu dirasa perlu dilakukan menyusul adanya pejabat tinggi di Kemendag, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang menjadi tersangka dugaan kasus suap pemberian izin ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah.
"PR-nya, pertama pembenahan internal Kemendag. Kita tahu satu Dirjen jadi tersangka urusan ekspor impor minyak," kata Subardi kepada wartawan, Kamis (16/6/2022).
Selain pekerjaan rumah di internal, Subardi meminta Zulhas untuk memantau mekanisme pasar.
"Kedua distribusinya, itu jangan dilepas ke mekanisme pasar, harus dikontrol negara. Bagaimanapun masalah bahan pangan harus segera dituntaskan. Apalagi sekarang semua bahan pangan naik," kata Subardi.
Menurut Subardi, Zulhas harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan DPR. Ia berharap Zulhas dapat bersinergi dengan Komisi VI selaku mitra kerja.
"Minggu lalu Kemendag baru Raker dengan Komisi VI, bahas pagu indikatif 2023. Mungkin dalam waktu dekat akan raker lanjutan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengingatkan masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan selepas ditinggal M. Lutfi.
Karena itu, ia mengingatkan Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan yang baru dilantik untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan.
"Pak menteri banyak hal yang harus diselesaikan. Yang utama tentang stabilitas harga khususnya harga bahan pokok. Apalagi ada ancaman krisis pangan global yang bisa merembet ke negara kita," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).
Selain itu, kata Sarmuji ada tugas lain yang harus menjadi perhatian Zulhas, yakni berkenaan dengan perdagangan aset digital. Di mana perdagangan aset digital menjadi domain Bapepti karena menyangkut jumlah korban dan nominal yang sangat besar.
"Mendag harus bekerja sama erat dengan Menperin agar alur distribusi minyak goreng bisa dipantau sejak dari pabriknya. Tanpa kerja sama yang baik, peluang terjadi kebocoran minyak goreng dan penyelundupan minyak goreng yang disubsidi akan terus terjadi," kata Sarmuji.
Diketahui, Presiden Jokowi resmi menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Zulhas menggantikan Mendag Muhammad Luthfi dan Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. Pelantikan keduanya dilakukan oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden nomor 64B Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
"Mengangkat, satu, saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, dua, saudara Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti saat membacakan kutipan Keppres yang ditetapkan pada Selasa, 15 Juni.
Selain dua menteri, Jokowi juga menunjuk Sekretaris Dewan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli menggantikan wamen sebelumnya, Surya Tjandra.
Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo juga dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), serta Sekjen Partai Bulan Bintang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).