Infografis
Suara.com - Masyarakat saat ini dinilai lebih cerdas dalam menyambut Pilpres 2024 ketimbang Pilpres 2024. Isu politik identitas pun dinilai sudah tidak relevan untuk pemilu mendatang.
Hal ini disampaikan oleh pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib. Ia menjelaskan literasi masyarakat tentang berita bohong atau hoaks sudah membaik, lantaran semakin cerdas.
“Sudah tidak relevan (politik identitas) untuk Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Karena masyarakat sudah makin cerdas," ujar Ridlwan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (15/6/2022).
"Literasi masyarakat tentang hoaks, berita palsu, berita bohong itu sudah makin baik. Mungkin di 2014, 2019 berita hoaks masih bisa dan banyak beredar di WA grup, tapi di 2024 saya tidak yakin,” lanjutnya.
Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari faktor banyaknya generasi Z atau milenial yang sudah "melek" digital dan unggul dalam literasi, sehingga mereka sudah memahami mana berita palsu, hoaks dan bohong.
Dengan demikian, menurutnya, maka narasi politik identitas yang negatif sudah harus ditinggalkan.
“Sebenarnya berpolitik identitas itu boleh boleh saja, misalnya kampanye dengan menggunakan jargon agama itu sah-sah saja," ucap Ridlwan.
"Yang tidak boleh adalah jika menggunakan politik identitas untuk menyalahkan pihak lain di luar kelompoknya, bahkan mengampanyekan khilafah,” sambungnya.
Dia menekankan mengampanyekan atau mempromosikan Indonesia harus menganut hukum agama tertentu, artinya sudah menyalahi serta melanggar konsensus nasional yang telah disepakati para pendiri bangsa.
Baca Juga: Ganjar Pranowo dan Erick Thohir Dipercaya Jadi Pasangan Ideal Maju Pilpres 2024
“Jadi, politik identitas itu boleh saja asal yang positif, yang tidak bertentangan dengan agama, yang bertujuan memajukan bangsa dan tidak mengganggu orang lain, itu positif. Jadi politik identitas jangan selalu dipahami negatif,” pesan Ridlwan.
