Infografis
Suara.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyebut pemerintah telah kecolongan atas temuan 30 sekolah yang terafiliasi dengan organisasi Khilafatul Muslimin.
Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G, Feriyansyah mengatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama bersama Pemerintah Daerah harus meninjau kembali perizinan sekolah/madrasah di bawah organisasi ini.
"Kami sangat menyayangkan begitu lemahnya pengawasan Kemdikbudristek dan Kemenag, seperti kecolongan. Kenapa bisa ada satuan pendidikan yang patut diduga berafiliasi bahkan dinaungi kelompok ekstrem yang sudah belasan tahun?", kata Feriyansyah, Kamis (16/6/2022).
Dia juga menyoroti lemahnya pengawasan dinas pendidikan di daerah sehingga organisasi Khilafatul Muslimin bisa berkembang dan membuat sekolah.
"Sebagai langkah preventif, antisipatif, sekaligus mitigasi makin meluasnya pemahaman anti Pancasila di satuan pendidikan," ucapnya.
Meski begitu, P2G tak ingin sekolah-sekolah ini ditutup, karena akan merugikan hak pendidikan anak dan hak bekerja para guru-gurunya.
"P2G berharap, Mas Menteri Nadiem dan Gus Menteri Yaqut membina, mendampingi, dan merestrukturisasi kurikulum pembelajaran sekolah/madrasah di bawah organisasi berhaluan ekstrem tersebut," tutur Feriansyah.
Peninjauan ulang dan restrukturisasi kurikulum patut dilakukan, agar disain pembelajaran mereka tidak bertolak belakang dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan struktur Kurikulum Nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Baca Juga: Aktivitas Kelompok Khilafatul Muslimin di Sumsel: Anggota 30 Orang, Kumpulkan Infaq dan Zakat
