Infografis
Suara.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi' Alielha mengatakan pihaknya memberi perhatian besar pada konflik-konflik yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan berkenaan dengan konflik agraria.
"Kami dari PBNU menerima teman-teman dari Kalimantan Selatan dan mendapatkan cerita cukup banyak, laporan tentang yang selama ini terjadi di Kalsel. Tentu, PBNU punya perhatian besar terhadap persoalan ini karena memang PBNU tahu dan menyadari bahwa konflik-konflik yang melibatkan warga dan korporasi terjadi di mana-mana," kata Savic Ali, begitu ia akrab disapa, kepada wartawan usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Mafia Tanah di Kalimantan Selatan, di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Di samping itu, Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media ini juga menyampaikan bahwa Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya pun memiliki perhatian besar agar persoalan tersebut bisa diurai dan diselesaikan sehingga masyarakat yang lemah tidak selalu menjadi korban. Gus Yahya, tambah dia, mengharapkan pula PBNU dapat menjadi rumah bagi masyarakat yang merasa tidak lagi memiliki tempat mengadu.
Dalam audiensi yang dipimpin pendiri Integrity Law Firm Denny Indrayana itu, PBNU menerima aduan mengenai sejumlah masyarakat Kalimantan Selatan, seperti para petani, yang menghadapi beberapa konflik agraria yakni mafia tanah, sawit, dan tambang batu bara.
Baca Juga: Pengamat Buka Suara Soal Dugaan Pratik Mafia Tanah di Pakuhaji Tangerang: Jangan Buat Malu Jokowi!
Selanjutnya, PBNU juga mendengarkan cerita dari petani yang menyebutkan bahwa dia harus rela lahan 20 hektare lebih miliknya diserobot oleh pengusaha sawit.
Kasus yang sudah terjadi sejak dua tahun lalu itu, kata dia, sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan mengenai ganti ruginya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PBNU lainnya, yakni KH Amin Said Husni menyatakan sebelum menentukan sikap dalam menindaklanjuti kasus itu, pihaknya meminta koalisi masyarakat sipil dan masyarakat yang menjadi korban konflik mengirimkan dokumen-dokumen rinci menyangkut persoalan yang terjadi di Kalimantan Selatan.
Data-data itu, kata dia, akan digunakan oleh NU untuk mengambil sikap tegas terhadap kasus yang terjadi. (Antara)
Baca Juga: Resmi Didapuk Jadi Menteri ATR/BPN, Ini PR yang Menanti Hadi Tjahjanto
