Bantah Akan Ada Reshuffle Lanjutan, Surya Paloh: Kalau Ada lagi Rusak Semuanya

Rabu, 15 Juni 2022 | 21:13 WIB
Bantah Akan Ada Reshuffle Lanjutan, Surya Paloh: Kalau Ada lagi Rusak Semuanya
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di acara Apel Siaga jelang Rakernas NasDem di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022). [Suara.com/Bagaskara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan tidak ada pembahasan perihal reshuffle dalam agenda makan siang bersama antara Presiden Jokowi dengan sejumlah petinggi partai politik di Istana pada Rabu (15/6/2022).

Paloh juga membantah, bila dalam makan siang tersebut ada obrolan perihal kemungkinan reshuffle lanjutan pada waktu mendatang.

"Enggak, nggak ada," kata Paloh di Apel Siaga Rakernas NasDem di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Lebih dari itu, Paloh justru memandang tidak baik apabila dalam waktu dekat akan ada reshuffle kembali.

Baca Juga: 2 Menteri Baru Tak Sesuai Latar Belakang Pengalaman, Pengamat: Itu Style Jokowi

"Kalau ada reshuffle lagi sudah rusak semuanya," kata Paloh.

Diketahui pada Rabu (15/6/2022), reshuffle baru saja dilakukan Jokowi. Ada dua menteri baru menggantikan posisi menteri lama.

Keduanya, yakni Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan dan eks Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang ditunjuk sebagai Menteri ATR/BPN.

Di luar menteri baru, ada juga tiga wakil menteri yang dilantik bersamaan pada hari ini.

Ketiganya, yakni Wakil Menteri ATR/BPN ialah Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Baca Juga: Sofyan Djalil Sebut Mafia Tanah Bakal Mikir Tujuh Kali Setelah Hadi Tjahjanto Jabat Kepala BPN

Sementara itu, ketika ditanya kelayakan jajaran menteri dan wamen yang baru dilantik tersebut, Paloh memilih enggan berkomentar.

Paloh pun menegaskan, jika reshuffle merupakan hak prerogatif presiden sehingga hanya presiden yang bisa menilai.

"Jadi yang paling penting, paling berhak, paling bisa menjawab itu memang presiden," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI