Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi meluncurkan Tahapan Pemilu yang disosialisasikan kepada masyarakat, Selasa (14/6/2022).
Acara yang dihadiri oleh tujuh Komisioner KPU, Sekjen KPU, Menteri Polhukam/ Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR RI, Komisi II DPR RI, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP tersebut dimeriahkan juga dengan penampulan sejumlah artis nasional. Seremoni sekaligus pencanangan berbagai tahapan pemilihan legislatif dan pilpres tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang terus dilakukan lembaga ini sejak mengumumkan tanggal pemilihan umum beberapa bulan yang lalu.
Menurut pakar komunikasi politik Universitas Islam Bandung, Muhammad Fuady, sudah selayaknya bagi KPU untuk menyusun dan mengumumkan jadwal penyelenggaraan pemilu kepada publik karena sudah menjadi amanat konstitusi. Usaha KPU untuk terus memperbaiki citranya melalui rangkaian kegiatan pra pemilu diapresiasi positif oleh masyarakat luas.
“Kualitas demokrasi dalam konteks pemilu dapat dinilai dari independensi, imparsialitas, aksesabilitas, dan transparansi badan penyelenggara yang dalam hal ini KPU. Artinya, KPU harus menunjukkan komitmen dirinya betul-betul independen, mandiri, tidak dapat diintervensi oleh partai politik atau kelompok politik tertentu, adil dalam memberikan pelayanan, dan terbuka dalam memberikan informasi kepada publik,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Rabu (15/6/2022).
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Tak Bisa Tandingi Kehebatan Jokowi, Dianggap Belum Pantas Jadi Presiden
Menurut Fuady, pilpres dan pileg yang akan datang menggunakan anggaran lebih dari 100 triliun sehingga jika pemilu diselenggarakan dengan cara yang tidak professional dan tidak transparan maka anggaran akan terbuang sia-sia.
“Bayangkan bila KPU bermasalah, penyelenggaraan pemilu pun berpotensi sama. Tunjukkan kepada publik bahwa KPU betul-betul bekerja dengan profesional. Jangan sampai KPU dinilai publik sebagai kepanjangan tangan dari parpol,” imbuhnya.
Meski demikian, Fuady mengapresiasi kesungguhan dan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu dengan aktifnya lembaga tersebut melakukan harmonisasi dengan berbagai lembaga politik
“KPU melakukan pertemuan dengan berbagai lembaga politik, DPR, Kapolri, Mendagri, Menkopolhukam, dan terutama presiden untuk membangun keselarasan dan keharmonisan agar pemilu dapat diselenggarakan dengan baik. Harapannya, masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan pemilu 2024 nanti.”
Terpenting bagi KPU, ungkapnya, adalah membangun komunikasi publik dengan menunjukkan integritas pribadi dan lembaga serta memperlihatkan komitmen dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan bersih sehingga partisipasi masyarakat meningkat.
Baca Juga: SETARA Institute: Jokowi Sibuk Berpolitik Praktis, Pencapaian Visi-Misi Bernegara Semakin Jauh
“Publik sangat menaruh harapan besar kepada para komisioner KPU yang baru, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilu dan sangat profesional,” tutupnya.
Seperti diketahui, KPU telah memiliki tujuh komisioner terpilih yang telah menjalankan dan menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada 14-16 Februari yang lalu, serta telah disahkan dengan pengambilan keputusan yang diambil pada rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI. Para Komisioner KPU yang terpilih untuk periode 2022-2027 adalah Hasyim Asy’ari, Idham Holik, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat dan August Mellaz.
