Menteri ATR Hadi Tjahjanto Janji Prioritaskan Pembebasan Lahan untuk IKN

Rabu, 15 Juni 2022 | 19:52 WIB
Menteri ATR Hadi Tjahjanto Janji Prioritaskan Pembebasan Lahan untuk IKN
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto usai serah terima jabatan dengan pendahulunya, Sofyan Djalil. (Suara.com/A Fauzi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memastikan pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) menjadi prioritas dalam program kerjanya.

Dia berjanji bakal segera menyelesaikan proses pembebasan tanah untuk kebutuhan pembangunan IKN.

"Sudah saya koordinasikan dengan ibu Siti Nurbaya, saya juga akan ke lapangan (untuk melihat) mana yang prioritas akan segera kita urus sehingga pak Bambang (Kepala Badan Otorita IKN) segera bisa bekerja," ujarnya usai sertijab di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Hadi melanjutkan bahwa pengadaan lahan untuk pembangunan IKN juga salah satu perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada dirinya.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Cerita Soal Proyek IKN hingga Jalan Tol Trans Sumatera di Forum Bisnis Indonesia-Singapura

"IKN juga prioritas, seperti yang saya sampaikan. Pertama masalah sertikat, dua masalah tumpang tindih, ketiga IKN," ucapnya.

Sebelumnya, Hadi mengungkapkan sederet tugas yang diberikan Jokowi kepada dirinya. Tugas pertama yakni Hadi diminta untuk melanjutkan program reforma agraria dengan membagikan sertifikaf tanah milik masyarakat.

"Saat ini sudah mencapai 80 juta sertifikat tanah. Ini akan saya teruskan kerja pak Sofyan dan targetnya 126 juta. Walaupun dari sisa 80 juta itu, statusnya masih K2, K3 dan segala macam. Pak presiden menyampaikan sertifikat tanah terus dilanjutkan," kata dia.

Tugas yang kedua, lanjut dia, Jokowi juga meminta untuk menyelesaikan tumpang tindih tanah. Tugas ini diberikan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dengan badan usaha.

"Saya tadi ikut, rapat terbatas pertama yang membicarakan konflik sengketa tanah, sengketa antara masyarakat dengab PTPN, dan sengketa tanah antara masyarakat dengan Perhutani. Dua stakeholder ini yang kita pegang untuk berkoordinasi," tukasnya.

Baca Juga: Jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Janji Bakal Sering Turun ke Lapangan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI