Tolak Omnibus Law, Partai Buruh: 10 Tahun Upah Tidak akan Naik

Suara.com - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh lainnya menyerukan penolakan Omnibus Law-UU Cipta Kerja dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Rabu (15/6/2022).

Secara tegas, Partai Buruh menyatakan Omnibus Law-UU Cipta Kerja inkonsistusional.

"Kami minta kepada DPR dengan hormat dan pemetintah hentikan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja karena sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan formil," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di lokasi.

Merujuk pada riset lembaga survei Partai Buruh, selama 10 tahun upah buruh tidak akan naik akibat adanya Omnibus Law-UU Cipta Kerja. Bahkan, perusahaan akan dengan mudah melakukan rekruitmen dan melakukan PHK kepada kaum buruh.

Baca Juga: Sepakat dengan Pemerintah dan DPR soal Masa Kampanye Pemilu 75 Hari, Partai Buruh: KPU Berbahaya Sekali Langgar UU

"Perhitungan lembaga survei Partai Buruh, riset Partai Buruh sepuluh tahun buruh tidak akan naik upah akibat Omnibus Law," beber dia.

Ancam Mogok Massal

Said menambahkan, pihaknya juga mengancam akan menggelar mogok nasional, jika lima tuntutannya tidak dijalankan pemerintah.

Dia menjelaskan mogok nasional tersebut akan diikuti lima juta buruh dari 15 ribu perusahaan di 34 provinsi Indonesia.

"Kami akan mengorganisir pemogokkan nasional sesuai tuntutan di May Day ada 18 tuntutan, hari ini tuntutannya ada lima.. Dan ini adalah aksi lanjutan dan akan terus menerus seluruh indonesia akan kami gerakan di 34 provinsi di 480 kabupaten/kota," kata Said.

Baca Juga: Geruduk Gedung DPR, Presiden Partai Buruh: Kalau Punya Hati dan Pikiran Silahkan Langsung Bicara dengan Rakyat

Dalam aksi unjuk rasa ini ada lima tuntutan yang disampaikan massa buruh, di antaranya menolak UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT, menolak liberalisasi pertanian dalam sidang WTO, dan menolak masa kampanye yang hanya berlangsung 75 hari.