Infografis
Suara.com - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) meningkatkan status perkara dugaan korupsi terkait pembelian tanah yang dilakukan anak PT Adhi Persada Realti pada tahun 2012 sampai dengan 2013. Peningkatan status perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan ini dilakukan setelah ditemukan adanya unsur pidana.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana menyebut PT Adhi Persada Realti merupakan anak perusahaan BUMN PT Adhi Karya.
"Pada tahun 2012, PT Adhi Persada Realti (PT APR) yang merupakan anak perusahaan PT Adhi Karya (BUMN) melakukan pembelian tanah dari PT Cahaya Inti Cemerlang di daerah Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, dan Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok dengan luas tanah kurang lebih 20 hektare untuk membangun perumahan atau apartment," kata Ketut di Gedung Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022).
Menurut dia, tanah yang dibeli PT Adhi Persada Realti ini tidak memiliki akses ke jalan umum, sehingga harus melewati tanah milik PT Megapolitan. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, terdapat bagian tanah yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PT Megapolitan yaitu SHM nomor 46 dan 47 atas nama Sujono Barak Rimba.
"PT Adhi Persada Realti (PT APR) telah melakukan pembayaran kepada PT Cahaya Inti Cemerlang melalui rekening notaris dan diteruskan ke rekening pribadi Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Cahaya Inti Cemerlang dan dana operasional," imbuhnya.
Terhadap pembayaran tersebut, lanjut Ketut, PT Adhi Persada Realti (PT APR) baru memperoleh tanah sekitar 1,2 hektar dari 20 hektar yang diperjanjikan. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian hingga puluhan miliar.
"Bahwa terdapat indikasi kerugian keuangan negara dari pembelian tanah oleh PT Adhi Persada Realti dari PT Cahaya Inti Cemerlang," imbuhnya.
