Infografis
Suara.com - Analis politik menyatakan saat ini merupakan waktu yang tepat Presiden Jokowi reshuffle kabinet. Dikabarkan Jokowi umumkan menteri baru Rabu siang ini.
Di antara analis politik yang menyatakan waktu yang tepat reshuffle kabinet adalah Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.
Reshuffle menteri akan menjadi salah satu faktor pendorong kepuasan publik, dengan catatan perombakan dilakukan oleh Presiden Jokowi berdasarkan kepada kebutuhan kinerja, bukan untuk menjadi tata ulang koalisi partai.
"Ini momen yang tepat apabila betul Jokowi berencana melakukan reshuffle," ujar Yunarto.
Senin lalu Yunarto mengumumkan hasil survei Charta Politika Indonesia menunjukkan bahwa sebesar 63,1 persen dari responden setuju jika Presiden RI Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet terhadap menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Ketika kami uji lebih lanjut, 63,1 persen memang menyatakan setuju apabila dilakukan reshuffle,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam acara Rilis Survei Charta Politika: Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca Rakernas Projo yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta.
Menurut Yunarto, tendensi tersebut terlihat dari selisih atau jarak antara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang berada pada angka 68,4 persen, dengan kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada pada angka 53,5 persen.
Selisih sebesar 14,9 persen tersebut, menurut Yunarto, menunjukkan bahwa ada yang salah dari kinerja menteri. Padahal, menteri secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
"Ketika kepercayaan publik ke pemerintah turun, menterinya turun lebih jauh lagi. Ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, kepuasan terhadap menteri tetap segitu-segitu saja," ucap Yunarto.
Apalagi, isu mengenai reshuffle menteri kembali menguat di dalam pemberitaan hingga menjadi gosip politik. Oleh karena itu, isu mengenai reshuffle menteri merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
