Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Sekjen PKB) Hasanuddin Wahid berkeyakinan kader partainya yang saat ini menjabat sebagai menteri tidak akan kena reshuffle.
Bahkan, Hasanuddin berharap posisi dan jatah menteri dari PKB tetap aman, tidak berkurang.
Termasuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang diharapkan tetap dijabat oleh Halim Iskandar yang merupakan kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
"InsyaAllah aman-aman saja," kata Hasanuddin di Kantor KPU Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga: PDIP Pede Nggak Bakal Ada Menterinya Yang Kena Reshuffle: Bahkan Bisa Bertambah
Hasanuddin justru berharap jatah kursi menteri untuk PKB ditambah saat reshuffle yang disebut-sebut dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu (15/6/2022).
"Ya semua pasti pengin ada penambahan tapi kita serahkan ke presiden karena itu hak prerogatif presiden. Itu adalah kewenangan beliau, beliau tahu mana yang terbaik," kata Hasanuddin.
Untuk diketahui, kader PKB yang berada di Kabinet Indonesia Maju berjumlah tiga orang, yakni Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi memanggil beberapa menteri kabinet. Mereka diantaranya Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan M Luthfi, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Jokowi juga dikabarkan memanggil Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Pengamat: Ini Puncak Kemarahan Jokowi
Sebelumnya, Sekretariat Kabinet Pramono Anung buka suara perihal isu perombakan kabinet (reshuffle) yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Rabu (15/6/2022). Pramono menuturkan perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden.
"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu punya. Hak prerogratif," ujar Pramono, Selasa (14/6/2022).
Pernyataan Pramono menyusul kabar Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu (15/6/2022). Pramono menuturkan mengenai waktu kapan perombakan kabinet, hal tersebut merupakan kewenangan Jokowi.
