60 Tahun Dipakai Kampus Politeknik AUP, Ahli Waris H Murtadi Gugat 3 Menteri Pembantu Jokowi Terkait Kasus Tanah

Selasa, 14 Juni 2022 | 17:51 WIB
60 Tahun Dipakai Kampus Politeknik AUP, Ahli Waris H Murtadi Gugat 3 Menteri Pembantu Jokowi Terkait Kasus Tanah
60 Tahun Dipakai Kampus Politeknik AUP, Ahli Waris H Murtadi Gugat 3 Menteri Pembantu Jokowi Terkait Kasus Tanah. (Suara.com/Arga)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Ikhsan menyebut, putusan sidang menyatakan kalau gugatan tidak dapat diterima dengan alasan cacat formil. Atau, dalam istilah lain disebut sebagai Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

"Majelis hakim saat itu tidak mempertimbangkan, apalagi memutuskan pokok perkara. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang memenangkan pokok perkara," sambungnya.

Gugatan kedua berlangsung pada tahun 2020 dengan nomor perkara 865/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. Ikhsan menyebut, ketika sidang memasuki agenda putusan sela, majelis hakim menyatakan kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

"Karena itu, pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi. Sama dengan pengadilan pertama, dalam pengadilan kedua ini tidak ada pihak yang memenangkan perkara," jelas Ikhsan.

Ahli waris H Murtadi gugat Mentan, Menteri ATR/BPN hingga Menteri KKP terkait kasus tanah. (Suara.com/Arga)
Ahli waris H Murtadi gugat Mentan, Menteri ATR/BPN hingga Menteri KKP terkait kasus tanah. (Suara.com/Arga)

Perjalanan Kasus

Dalam pengadilan pertama dan kedua, jelas Ikhsan, yang menjadi pokok gugatan adalah penyelesaian pembayaran atau pemberian ganti rugi terhadap penggunaan tanah milik H. Murtadi bin Naib.

Sebab, tanah yang dijadikan kompeks kampus itu secara sah merupakan hak milik H. Murtadi bin Naib yang ditegaskan dengan Surat Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. SK.1926/HM/1966 tanggal 9 November 1966 dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.49/Pasar Minggu tanggal 10 Oktober 1973.

Ikhsan mengatakan, gugatan ganti rugi diajukan pada pengadilan pertama dan kedua karena ganti rugi sebenarnya sudah terjadi sejak pertengahan tahun 1960an. Tepat ketika Politeknik AUP berada di bawah Departemen Pertanian.

Pada tahun 1967, Departemen Pertanian memutuskan membayar tanah tersebut sebesar Rp50 per meter persegi. Namun hal itu ditolak H. Murtadi dan para ahli waris karena harga pasaran di sekitar tanah
tersebut pada waktu itu Rp 300 per meter persegi.

Baca Juga: Tuduh Nikita Mirzani Dalang Penganiayaan, Isa Zega Jadi Terdakwa dan Terancam 4 Tahun Penjara

"Departemen Pertanian kemudian menyatakan telah mengganti sebagian tanah tersebut dengan tanah di tempat lain. Yang tersisa belum diganti hanyalah lebih kurang 4,25 hektar, yang seluruhnya berada dalam kompleks kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan," papar Ikhsan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI