Infografis
Sementara terkait PP 23/2022, Jokowi salah satunya melarang direksi BUMN mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau calon anggota legislatif. Presiden dikatakan Hendardi tidak memahami bahwa membatasi hak asasi manusia itu harus berdasarkan UU.
Di sisi lain, Hendardi menyebut justru Jokowi membiarkan para komisaris BUMN yang terus berpolitik. Bahkan, katanya, juga membiarkan Menteri BUMN terus menerus mempromosikan dirinya sebagai calon presiden dengan berbagai instrumen milik negara.
"Sementara Jokowi tidak berbuat apa-apa atas aspirasi yang menentang politisasi pengisian penjabat kepala daerah, agar sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi," katanya.
