Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan kejengkelannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada lima tahun lalu sempat ia perintahkan untuk membeli pipa.
Namun, BUMN justru membeli pipa dengan cara mengimpornya dari luar negeri.
"Lima tahun yang lalu saya jengkel betul. Saya sudah merintah pada BUMN untuk beli pipa. Nggak ada, pak, spek dalam negeri pak, spek-nya ini pak, nomornya ini pak, ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor," ujar Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).
Untuk diketahui, lima tahun lalu, Kementerian BUMN dipimpin oleh Rini Soemarno.
Mantan Gubernur DKI Jakarta pun sempat merasa keheranan karena mendengar BUMN harus mengimpor pipa. Namun saat mengunjungi pabrik pipa di Indonesia, justru pipa yang diproduksi ternyata diekspor ke luar negeri.
"Saya rasa, itu apa sesulit ini sih membuat pipa. Eh saya ke pabrik pipa, pak semuanya ada pak. Bapak mau cari apa ada. ukuran apa ada. kualitas apa ada. Ini kita ekspor semuanya pak ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa," katanya.
Sehingga, Jokowi menyebut mengimpor pipa merupakan hal yang bodoh. Pasalnya, Indonesia juga memproduksi pipa dengan kualitas yang bagus.
"Loh yang orang sana beli produk pipa kita. Kita malah beli impor. ini kan sekali lagi kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf," katanya.
Lantaran itu, Jokowi meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal dan mengawasi pemerintah pusat dan daerah dalam membelanjakan anggaran.
"Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi dan saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja kita menjadi semakin banyak. Karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," ungkap dia.
Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa tercapainya target realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri dapat berpengaruh dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas 1.000 karena ada pesanan dari pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000 ya mau nggak mau mereka akan ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industrinya," ucap Jokowi.
"Artinya, pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi, enggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya, APBN/APBD itu bisa men-trigger investasi bisa membuka lapangan pekerjaan ya caranya seperti ini," katanya.
