Cek Fakta
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah memeriksa satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Kabupaten Mimika, Papua, Senin (13/6/2022) kemarin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik antirasuah belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Menurut Ali, terkait penahanan satu tersangka itu, menjadi kewenangan tim penyidik.
"Terkait belum ditahannya tersangka tersebut, tentu hal ini menjadi kewenangan sepenuhnya tim penyidik KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (14/6/2022).
Menurut Ali, salah satu alasan penyidik antirasuah belum melakukan penahanan. Lantaran tersangka dianggap kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Tim penyidik pun, kata Ali, akan terus melengkapi sejumlah alat bukti.
"Tersangka kami nilai kooperatif dan sejauh ini alat bukti masih terus dilengkapi," kata Ali.
Apalagi, kata Ali, tim kekinian juga masih menghitung kerugian negara atas dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja di Mimika tersebut.
"Proses penghitungan kerugian negara oleh instansi yang berwenang juga masih terus diselesaikan," ungkapnya.
Maka itu, Ali berharap kepada pihak-pihak lain yang sudah berstatus tersangka agar kooperatif bila dipanggil tim KPK untuk menjalani pemeriksaan.
"Karena pemeriksaan tersangka menjadi penting untuk kebutuhan melengkapi berkas penyidikan perkara," imbuhnya.
Baca Juga: Kasus Suap Ade Yasin, KPK Panggil Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan hingga Ajudan Bupati
Hingga kini pun Ali masih merahasiakan orang-orang yang diduga terlibat dalam proyek pembangunan gereja yang terindikasi korupsi.
"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali, beberapa waktu lalu.
Ali menjelaskan sesuai prosedur pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs, pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan.
"Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagaimana amanat UU KPK," kata dia.
Alasan itu, lantaran penyidik KPK masih mengumpulkan sejumlah bukti di lapangan.
