Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan ada dorongan kuat dari publik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinetnya. Keinginan publik tersebut tampak dari hasil survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia pada 25 Mei 2022 hingga 2 Juni 2022.
Berdasarkan hasil survei terkait reshuffle kabinet, mayoritas publik sebesar 63,1 persen setuju. Sementara hanya ada 24,3 persen yang tidak setuju dan 12,7 persen tidak tahu atau tidak jawab.
"Kalau kita membaca sekadar dari persepsi publik, di luar penilaian dari Pak Jokowi sebagai bos dari para menteri, memang dukungan atau dorongan publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar," kata Yunarto secara daring, Senin (13/6/2022).
Sementara itu, dalam survei terhadap kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, tingkat kepuasan terhadap mereka ada di angka 53,5 persen. Sementara ada 38,8 persen yang merasa tidak puas dan 7,7, persen tidak tahu atau tidak jawab.
Baca Juga: Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Naik Pasca Rakernas Projo
"Jadi, bisa dibuat sebuah hipotesa sebetulnya adalah ketika reshuffle dilakukan, ini sebetulnya berpotensi juga satu pendorong atau pendongkrak dan boosting terhadap makin menaiknya tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi dengan catatan, reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," tutur Yunarto
Adapun survei Charta Politika Indonesia dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dari 34 provinsi.
Sedangkan untuk metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%.
Isu reshuffle kembali berhembus kencang kendati Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan belum ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Menanggapi itu, PAN salah satu partai yang disebut-sebut akan masuk kabinet itu berkomentar. Sebelumnya isu yang beredar bahwa Jokowi akan merombak kabinet pada Rabu 15 Juni 2022.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku juga mendengar kabar tersebut. Namun informasi yang ia terima juga masih sebatas dari media. Ia mengemukakan, sampai dengan hari ini belum ada pemberitahuan atau informasi resmi yang diterima PAN menyoal reshuffle.
"Berhubung itu datang dari teman media ya tentu kami tidak bisa mengkonfirmasi apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN," kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Baca Juga: Isu Reshuffle Menguat, PKB Soroti Menteri Keluyuran Bikin Pencitraan: Ada di ATM dan Objek Wisata
PAN, diakui Eddy tidak ingin mencampuri urusan reshuffle. Eddy menegaskan segala hal tentang kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut," kata Eddy.
Jokowi Sebut Belum Ada Reshuffe
Presiden Jokowi menyatakan, pada Juni 2022 belum berpikir untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahannya. Pernyataan tersebut ditegaskannya, lantaran berkembang isu Presiden Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet pemerintahan pada Rabu 15 Juni 2022 pekan depan.
"Belum, belum (reshuffle)," kata Jokowi usai meresmikan Masjid At Taufiq di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).
Sebelumnya diberitakan, berembus kabar angin yang menyebut reshuffle akan dilakukan Jokowi pada pertengahan bulan, yakni 15 Juni 2022. Menanggapi isu tersebut, Mensesneg Pratikno sebelumnya mengatakan, akan ada bocoran apabila memang sudah ada agenda terkait reshuffle.
Namun untuk kabar yang menyebut reshuffle tanggal 15 Juni 2022, Pratikno tidak menegaskan apapun.
"Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," kata Pratikno.
Gaung reshuffle kabinet kerap beredar. Reshuffle tersebut diembuskan karena disinyalir adanya menteri yang kinerjanya dianggap tidak memenuhi ekpektasi masyarakat. Dari beberapa hasil survei yang dilakukan, sejumlah menteri bahkan pernah disebut-sebut masuk dalam daftar reshuffle.
Tak hanya itu, faktor lain yang berembus menyebutkan karena bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pemerintahan beberapa waktu lalu. Kala itu, santer beredar sejumlah nama politisi PAN yang akan masuk ke dalam kabinet.
