Infografis
Suara.com - Rangkaian deklarasi yang muncul untuk mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden diduga hanya bagian dari settingan dengan tujuan propaganda hitam.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia mengatakan bahwa dirinya yakin ada sebuah fitnah yang memang ingin dialamatkan kepada Gubernur DKI Jakarta itu melalui deklarasi dari kelompok tertentu.
Fitnah itu berkeinginan agar Anies dianggap oleh publik telah didukung oleh kelompok-kelompok yang notabene dikenal radikal. Dengan itu diharapkan timbul kebencian terhadap Anies.
"Saya punya keyakinan bahwa ini adalah bagian dari fitnah politik yang mungkin dihadapkan kepada sosok Anies yang potensial sehingga memicu kekhawatiran kelompok-kelompok yang lain," kata Dedi dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu (12/6/2022).
Baca Juga: Deklarasi Capres Disebut Jadi Industri Propaganda Hitam, Contohnya Kepada Anies Baswedan
Dedi menilai serangan fitnah terhadap Anies itu bahkan sudah mulai berdatangan sebelum Anies masuk di gelanggang politik. Anies kerap disebut-sebut dekat dengan kelompok-kelompok garis keras.
"Padahal semua orang tahu, artinya lebih banyak orang tahu beliau itu jauh dari kata radikal. Ya sebut saja lah beliau rektor Paramadina. Kan tidak make sense kalau kemudian Paramadina diidentikan dengan kelompok radikal," ujar Dedi.
"Tetapi karena dalam nuansa politik di mana seteru kemudian konflik itu sengaja dimunculkan, ya terkadang isu-isu yang tidak nyambung dengan kandidat sekalipun akan tetap dipaksakan untuk dilakukan," sambung Dedi.
Industri Propaganda Hitam
Sebelumnya Dedi mengatakan bahwa kemunculan deklarasi capres dari berbagai kelompok memiliki dua sisi. Sisi baik dan sisi buruk.
Baca Juga: Ribuan Emak-Emak di Jabodetabek Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024
Pertama sisi baik, di mana keberadaan deklarasi membuktikan bahwa masyarakat yang turut antusias dan berperan aktif dalam mencari sosok pemimpin.
Tetapi di sisi lain, keberadaan deklarasi justru bisa digunakan sebagai kampanye hitam dari lawan politik. Dedi mencontohkan deklarasi yang ditujukan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres.
Ada dua deklarasi terakhir yang menjadi sorotan, yakni dari FPI reborn dan Majelis Sang Presiden yang dianggap agenda setting-an.
"Artinya antusiasme yang direkayasa yang kemudian berbuah sebagai propaganda hitam. Salah satunya misalkan yang terjadi kepada Anies Baswedan ini," kata Dedi dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu.
Dedi melihat gerakan deklarasi dari kelompok tertentu menjelang Pilpres sudah menjadi bagian dari bisnis dan industri. Gerakan-gerakan deklarasi memang seperti ada yang menggerakan.
Ia berujar satu kelompok yang sama bisa melakukan berbagai deklarasi, bahkan untuk tokoh yang berbeda. "Nah ini kan sudah sangat industrial sekali," tutur Dedi.
Lebih parahnya, lanjut Dedi jika kelompok narasi itu memang sengaja digerakan untuk membuat kegaduhan dan sengaja dibuat menjatuhkan tokoh tertentu.
"Ketika orientasinya itu adalah tidak benar, artinya membuat kegaduhan, bahkan menjatuhkan narasi, menjatuhkan reputasi dan juga citra dari tokoh tersebut maka bisa kita masukan ke dalam kategori propaganda hitam itu tadi," kata Dedi.
Berkaitan dengan adanya deklarasi diduga setting-an untuk mendukung pencapresan Anies, Dedi mengatakan hal itu bisa berdampak terhadap citra Anies.
Anies bisa dirugikan dengan adanya dukungan-dukungan yang dinilai dari kelompok radikal tertentu yang dibenci oleh mayoritas kelompok lainnya.
"Inilah mungkin tujuannya adalah ketika Anies didukung oleh kelompok yang mayoritas dibenci oleh kelompok yang lain, mau tidak mau imbasnya adalah Anies akan ikut dibenci kira kira begitu," ujarnya.
Dugaan Kampanye Hitam kepada Anies
Eks Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menduga acara deklarasi yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Presiden RI oleh Majelis Sang Presiden sebagai agenda settingan.
Deklarasi itu juga disebut terindikasi sebagai upaya black campain terhadap pihak tertentu. Namun, dia tidak menyebut sosok di balik acara deklarasi tersebut.
"Tampaknya seperti itu (dugaan agenda setting dan black campaign)," kata Ismail melalui pesan singkat, Kamis (9/6).
Ismail mengatakan, dirinya sama sekali tidak mengenal sosok yang mengklaim diri sebagai eks HTI di acara deklarasi tersebut.
Tidak hanya eks HTI, dalam acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan kemarin, ada peserta yang mengaku sebagai eks FPI dan eks narapidana terorisme.
"Saya tidak tahu sama sekali acara itu. Tidak ada pembicaraan sama sekali soal acara seperti itu. Kami juga tidak kenal yang ngaku-ngaku sebagai eks HTI," tegas Ismail.
Sementara itu, Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin menduga, ada semacam pembusukan opini terkait adanya orang yang mengaku eks FPI. Seolah-olah, FPI hendak dinarasikan mempunyai ambisi politik tertentu.
"Untuk masalah FPI palsu jelas ada yang mau membuat pembusukan opini bahwa FPI mempunyai ambisi politik," ucap Novel kepada Suara.com, Kamis (9/6).
Novel menegaskan, FPI yang kini mempunyai kepanjangan sebagai Front Persaudaraan Islam (FPI) merupakan gerakan dakwah. Fokusnya di ranah pendidikan dan aksi kemanusiaan.
"Padahal kami hanya gerakan dakwah , pendidikan dan fokus dengan aksi kemanusian," ucap dia.
Terkait dukungan menjelang Pilpres 2024, Novel menyatakan jika hingga kini PA 212 belum menentukan sikap. Dukungan resmi terhadap salah satu calon baru ada setelah ada ketetapan dari Ijtima Ulama.
"Untuk dukung mendukung saya dari perwakilan PA 212 sampai saat ini kami wajib netral. Dukungan nanti setelah ada ketetapan dari Ijtima Ulama ketika capres dan cawapres telah ditentukan oleh KPU."
