Infografis
Suara.com - Menjelang pesta demokrasi lima tahunan dan pemilihan presiden di 2024, kondisi politik di tanah air makin riuh. Mulai dari konsolidasi partai-partai politik hingga kemunculan berbagai deklarasi calon presiden dari berbagai kelompok.
Terkait kemunculan berbagai deklarasi capres, tampaknya publik harus lebih berhati-hati dalam menanggapi. Sebab, dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia, deklarasi capres itu memiliki dua sisi.
Pertama sisi baik, di mana keberadaan deklarasi membuktikan bahwa masyarakat yang turut antusias dan berperan aktif dalam mencari sosok pemimpin.
Tetapi di sisi lain, keberadaan deklarasi justru bisa digunakan sebagai kampanye hitam dari lawan politik. Dedi mencontohkan deklarasi yang ditujukan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres.
Ada dua deklarasi terakhir yang menjadi sorotan, yakni dari FPI reborn dan Majelis Sang Presiden yang dianggap agenda setingan.
"Artinya antusiasme yang direkayasa yang kemudian berbuah sebagai propaganda hitam. Salah satunya misalkan yang terjadi kepada Anies Baswedan ini," kata Dedi dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu (12/6/2022).
Dedi melihat gerakan deklarasi dari kelompok tertentu menjelang Pilpres 2024 sudah menjadi bagian dari bisnis dan industri. Gerakan-gerakan deklarasi memang seperti ada yang menggerakan.
Ia berujar satu kelompok yang sama bisa melakukan berbagai deklarasi, bahkan untuk tokoh yang berbeda.
"Nah ini kan sudah sangat industrial sekali," ucap Dedi.
Baca Juga: Ribuan Emak-Emak di Jabodetabek Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024
Lebih parahnya, lanjut Dedi, jika kelompok narasi itu memang sengaja digerakan untuk membuat kegaduhan dan sengaja dibuat menjatuhkan tokoh tertentu.
