Infografis
Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tampaknya tak akan ngotot untuk mengisi kursi kabinet pasca bergabung dengan koalisi pemerintah . Partai berlambang matahari putih tersebut menilai terkait perombakan kabinet merupakan hak prerogratif presiden.
"Terkait menteri ini ya PAN sudah kebal lah mau dikasih enggak dikasih terserah presiden. Hak prerogatifnya presiden," kata politikus PAN Ahmad Yohan dalam diskusi bertajuk 'Jangan Pegel Tunggu Reshufle' secara daring, Sabtu (11/6/2022).
Ahmad mengatakan, sejak awal PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf masuk tanpa memberikan syarat.
"Bapak Zulhas (Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN) menyampaikan berkali-kali bahwa kita mendukung ini (demi) kepentingan bangsa biar kegaduhan politik berhenti. Kita dukung semua yang selama itu menyangkut kepentingan bangsa dan negara apapun kebijakan pemerintah," tuturnya.
Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, pihaknya kekinian fokus saja mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf. Terlebih masa pemerintahan ini hanya tinggal dua tahun saja.
"Ya yang dibilang pemerintah bagus pasti kita dukung kalau ada yang kurang-kurang pasti kita ingati, kita beri masukan," ungkapnya.
"Yang penting kita berharap pemerintahan Pak Jokowi tinggal 2 tahun ini efektif, efisien jalankan tugas. Sehingga keluhan-keluhan masyarakat harapan-harapan masyarakat dijalankan dengan baik oleh pemerintah," sambungnya.
Reshuflfe Kabinet
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, bahwa pada Juni 2022 ini dirinya belum berpikir untuk melakukan reshufle atau perombakan kabinet pemerintahannya.
Baca Juga: Kader PAN Cianjur Usung Zulkifli Hasan dan Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024
Hal itu ia tegaskan lantaran berkembang isu Presiden bakal melakukan reshuffle kabinet pemerintahan pada Rabu 15 Juni 2022 pekan depan.
