Infografis
Suara.com - Sekitar 10 ribu orang dari elemen Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu 15 Juni 2022 menolak masa kampanye Pemilu hanya 75 hari.
Presiden Buruh Said Iqbal mengatakan, 10 ribu buruh ini akan beraksi menyampaikan tiga tuntutan kepada para wakil rakyat di Senayan.
"Tanggal 15 Juni 2022 10 ribu buruh akan ada aksi di DPR, ada tiga tuntutan," kata Said Iqbal di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Said Iqbal membeberkan, tuntutan pertama yakni Partai Buruh menolak UU Pembentukan Peraturan Perundang-undang (UU PPP).
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Kembali Melonjak, Luhut Binsar Khawatir Dan Tak Mau Buru-buru Endemi
"Tolak UU pembentukan peraturan UU atau UU PPP yang baru saja disahkan. Karena itu hanya akal-akalan politik dari lembaga yang ada di DPR untuk membenarkan Omnibus Law dibahas ulang," ucapnya.
Kedua, Partai Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merugikan, tidak hanya bagi kaum buruh, tetapi seluruh rakyat Indonesia.
Tuntutan ketiga, lanjut Iqbal, adalah menolak kesepakatan masa kampanye 75 hari yang baru saja ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
"Tolak kesepakatan masa kampanye 75 hari," tegasnya.
Menurutnya, jadwal masa kampanye 75 hari telah melanggar UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seharusnya masa kampanye berlangsung sembilan bulan kurang tiga hari sesuai Pasal 247 dan Pasal 276 undang-undang tersebut.
Baca Juga: Anggaran Pemilu 2024 di Tulang Bawang Barat Diproyeksi Sebesar Rp 28,24 Miliar
"UU perintah nya sembilan bulan, sembilan bulan sudah dipikirkan oleh semua yang terlibat dalam proses pembuatan UU, cukup bagi partai parlemen, bagi partai non parlemen, bagi partai baru. Sekarang tiba-tiba dibuat kesepatakan, lebih tinggi UU atau kesepatakan? Nah ini menciderai rasa adil. Itu alasan pertama," tutur Said Iqbal.
Alasan kedua yakni waktu 75 hari tak cukup bagi partai baru seperti Partai Buruh untuk melakukan kampanye menjaring suara rakyat.
