Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menghadirkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief menjadi salah satu saksi dalam persidangan Bupati Penajam Paser Utara nonaktif, Abdul Gafur Mas'ud di Pengadilan Tipikor, Samarinda.
Bupati Abdul Gafur telah didakwa Jaksa KPK dalam kasus suap serta perizinan di Pemkab PPU dengan menerima total uang mencapai Rp5,7 miliar.
"Iya tentu, tidak menutup kemungkinan Andi Arief juga akan dihadirkan sebagai saksi, karena sebelumnya juga sudah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada proses penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (9/6/2022).
Keterangan Andi Arief dipersidangan dianggap cukup diperlukan tim Jaksa KPK. Apakah mengetahui terkait sebagian uang yang diterima oleh Abdul Gafur sebesar Rp 1 Miliar digunakan untuk Musyawarah Daerah Demokrat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam dakwaan Bupati Abdul Gafur.
Baca Juga: Kasus Suap Izin Gerai Alfamidi, KPK Panggil Pejabat Hingga Sopir Wali Kota Ambon
"Kami pastikan jaksa KPK nanti akan buktikan surat dakwaannya di hadapan majelis hakim," ucap Ali.
Ali menegaskan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa KPK dalam sidang nanti adalah mereka yang mengetahui sejumlah aliran uang yang diterima BUpati Abdul Gafur.
"Saksi-saksi yang relevan tentu akan dihadirkan, termasuk alat bukti lainnya akan diperlihatkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut," imbuhnya
Dalam dakwaan Jaksa KPK, Abdul Gafur Massud menerima uang terkait suap hingga proses perizinan di Kab PPU mencapai Rp5,7 miliar.
"Mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp5.700.000.000,00," kata Jaksa KPK dalam pembacaan dakwaan di PN Tipikor, Samarinda.
Dari total penerimaan uang itu, ada sekitar Rp 1 miliar diduga digunakan untuk kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur.
Jaksa KPK pun membongkar awal penyerahan uang tersebut untuk Muda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan yang digelar di Hotel Aston Samarinda pada 17 Desember 2021 di Hotel merupakan permintaan terdakwa Abdul Gafur.
Menurut Jaksa KPK, melalui Asdarussalam dan Ahmad Zuhdi alias Yudi pernah memberikan uang sebesar Rp1 miliar melalui Hajjrin Zainudin kepada Supriadi alias Usup untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Abdul Gafur.
"Guna memenuhi kebutuhan biaya operasional Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur dimana terdakwa Abdul Gafur Masud mengikuti pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur," kata Jaksa KPK.
Dari rincian Jaksa KPK, uang yang diterima oleh Abdul Gafur melalui Asdarussalam sekitar Rp1.850.000.000.00, dipergunakan untuk keperluan pribadi Bupati Abdlu Gafur.
"Dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Abdul Gafur," imbuhnya.
Abdul Gafur dan terdakwa lainnya dijerat dalam kasus suap serta izin lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
