Infografis
Suara.com - Rakyat Indonesia diminta siap-siap hadapi ancaman krisis. Terutama krisis pangan karena dampak perubahan iklim.
Hal itu dikatakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto.
Hanya saja Indonesia belum menuju krisis pangan. Tapi kuadrannya bukan kuadran yang ideal dari skenario yang ada.
"Kalau kita belajar tentang pengelolaan krisis yang pertama, masalah terbesar pada saat kita bersiap menghadapi krisis adalah kita tidak sadar kita menuju krisis masalah terbesar pada saat kita pengelolaan krisis. Kita tidak sadar kita sedang krisis," kata Andi dalam diskusi "Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia" di NasDem Tower, Jakarta, Rabu kemarin.
Baca Juga: Dubes Rusia Bantah Perang Lawan Ukraina Memperparah Krisis Pangan Global
Diskusi terfokus suatu grup yang digelar DPP Partai NasDem itu digelar dalam rangka menyambut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem Tahun 2022 yang akan berlangsung pada 15-17 Juni 2022.
Andi menambahkan arahan Presiden Joko Widodo sudah jelas bahwa seluruh pemangku kepentingan harus dapat meningkatkan rasa krisis, sehingga diharapkan bangsa Indonesia akan lebih siap menghadapi krisis apa pun.
"Jadi, yang sering diungkapkan oleh Bapak Presiden, sense of crisis-nya ditingkatkan sehingga kita memiliki sensitivitas-sensitivitas ketika indikator-indikator yang ada bergerak ke arah sana, pada saat kita bergerak ke arah krisis. Nah, tone-nya itu sudah tone survival," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan sudah bisa dilihat bahwa perjalanan sejarah menunjukkan 70 tahun lalu, saat peletakan batu pertama pendirian fakultas pertanian yang kini menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), Presiden pertama RI Soekarno mengingatkan bahwa persoalan pangan adalah tentang hidup dan matinya suatu bangsa.
Kondisi itu, lanjut Lestari, menuntut semua pihak untuk tidak sekadar berbicara mewujudkan tantangan, tetapi penting mewujudkan kedaulatan pangan yang tercermin dari ketersediaan bahan pangan yang cukup.
Baca Juga: Pemerintah Perlu Rencana Besar Hadapi Krisis Pangan Global
"Bicara ketahanan pangan, banyak sekali masalah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kita juga berbicara lahan pertanian produktif yang terus menyusut, kemudian bagaimana berkurangnya jumlah tanah persawahan, alih fungsinya tanah persawahan, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua," jelasnya.
Dalam situasi geopolitik dunia, tambahnya, isu ketahanan pangan tentu menjadi bagian tak terpisahkan. Dalam konteks konflik Rusia dan Ukraina, dia mengingatkan komitmen dan prinsip non-blok Indonesia dalam upaya mengakhiri perang tersebut demi kemanusiaan.
"Apalagi saat ini kita juga masih bergantung dari beberapa komoditas yang berasal dari negara-negara tersebut," katanya.
Dia berharap diskusi terfokus tersebut dapat menghasilkan pendasaran ilmiah dan faktual terkait perkembangan terkini yang bersumber dari semua permasalahan yang sedang dihadapi.
"Dari sinilah nanti kami harapkan, mudah-mudahan kita dapat memetik setiap pemikiran untuk merangkum sebuah langkah strategis dan dapat menyampaikan kepada para pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan dan memperkaya politik gagasan yang menjadi nadi perjuangan," kata dia.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bangsa Indonesia harus membangun sebuah strategi baru untuk menghadapi berbagai ancaman yang mungkin terjadi. Yang terpenting, tambahnya, Indonesia perlu terus mempertahankan dan meningkatkan produktivitas.
"Kita pertahankan dengan produktivitas yang ada sekarang dengan berbagai koreksi penting menjadi catatan. Kemudian, kita coba membangun strategi baru untuk menghadapi climate change yang ada dan memang krisis pangan yang bisa saja kita hadapi," ujarnya. (Antara)
