Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyoroti adanya bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dikibarkan saat deklarasi dukungan terhadap Gubernur Anies Baswedan sebagai Capres 2024 mendatang. Riza mengingatkan kepada penyelenggara nantinya bisa berurusan dengan aparat hukum.
"Tentu kalau ada organisasi yang terlarang mengibarkan simbol-simbol organisasi terlarang nanti berurusan dengan aparat hukum," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Diketahui, pada 19 Juli 2017 lalu organisasi HTI telah dibubarkan dan dilarang untuk kembali beroperasi oleh Pemerintah. Segala bentuk kegiatan yang melibatkan simbol dan atribut HTI akan dianggap melanggar hukum.
Riza kemudian minta masyarakat untuk tetap mengacu pada aturan dalam setiap kegiatan politik.
Baca Juga: Mirip FPI Reborn, Kubu Rizieq Sebut Peserta Deklarasi Anies Presiden Bisa Coreng FPI yang Asli
"Kan kita sudah jelas ada yang boleh ada yang tidak boleh. Kalau yang tidak boleh ya jangan dilaksanakan itu melanggar hukum," jelasnya.
Politisi Gerindra itu juga menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam acara itu. Riza mengatakan, Pemprov merupakan instansi pemerintah yang tidak pernah menyatakan dukungan pada siapapun. Apalagi untuk acara yang bersifat politik.
"Pemprov kita ini kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung, kita harus independen mandiri dan netral," kata Riza.
"Namanya pemerintah pusat sampai daerah itu tidak berpolitik praktis," tambahnya menjelaskan.
Kendati demikian, Riza mengaku tak mempermasalahkan adanya dukungan pada siapapun untuk maju ke kontestasi politik. Menurutnya hal itu merupakan hak setiap warga negara.
Baca Juga: Dugaan Pengibaran Bendera HTI di Deklarasi Anies Capres, Polisi: Sedang Pendalaman
"Kita hormati, itu hak warga, negara kira negara yang demokratis, sejauh ini pemilu baik, kita berharap Pemilu nanti kita bisa lebih baik lagi," tuturnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan pada siapapun yang ingin menyatakan dukungan bersifat politik harus tetap mengikuti aturan.
"Jadi kami menyikapi dukung mendukungnya sesuai dengan aturan dan ketentuan," pungkasnya.
Dukung Anies
Sebelumnya kelompok massa yang menamakan diri sebagai Majelis Sang Presiden menggelar acara bertajuk "Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai Presiden RI 2024-2029". Acara tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai Presiden Republik Indonesia 2024.
Acara berlangsung di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022). Ada sedikit ketegangan ketika acara hendak dimulai lantaran ada empat bendera yang diduga sebagai atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di atas panggung acara.
Situasi itu bermula saat acara memasuki sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah ratusan massa selesai menyanyikan lagu kebangsaan, acara dilanjutkan dengan sesi doa bersama.
Hanya saja, dua orang panitia langsung meminta agar acara dihentikan sementara. Sebab, ada empat bendera yang diduga sebagai atribut HTI berada di atas panggung.
Satu orang panitia acara tersebut khawatir jika bendera itu berada di atas panggung akan menjatuhkan citra Anies Baswedan. Dia juga meminta agar atribut tersebut untuk segera diturunkan.
"Turunin itu bendera. Antum sayang Pak Anies enggak? Kalau sayang turunin itu bendera," kata salah satu panitia kepada seseorang -- yang entah merupakan panitia atau peserta.
Ketegangan mereda setelah empat bendera yang diduga sebagai atribut HTI itu diturunkan. Setelah itu, terlihat hanya ada bendera Merah Putih yang berada di atas panggung.
Kemudian, panitia mengulangi sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat ini, acara deklarasi sedang berlangsung.
