Infografis
Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan salah satu agenda rapat kerja tertutup dengan Komisi III DPR adalah membahas perihal AKBP Raden Brotoseno. Pembahasan mengenai Brotoseno di dalam rapat kerja tertutup di Komisi III itu tidak terlepas dari polemik mantan narapidana kasus korupsi itu masih aktif menjadi anggota Polri.
"Pertama adalah kami membahas tentang masalah anggaran. Kedua juga tentunya kami membahas terkait hal-hal yang saat ini sedang menjadi perhatian publik, khususnya terkait dengan kasus AKBP Brotoseno," kata Listyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Listyo mengatakan bahwa dirinya juga mengikuti perkembangan secara intens dari publik perihal polemik Brotoseno. Ia berujar bahwa pendapat dan aspirasi publik menjadi perhatian dari Polri.
"Jadi selama beberapa hari ini tentunya kami sudah terus mengikuti dan mencermati beberapa pendapat, kemudian aspirasi dari masyarakat terkait dengan komitmen Polri terkait dengan pemberantasan korupsi." kata dia.
Diketahui, Brotoseno aktif kembali berdinas di Kepolisian Republik Indonesia. Ia kini menjabat sebagai staf di Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi atau TIK Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan Brotoseno saat ini bertugas sebagai staf di Divisi TIK Polri, bukan sebagai penyidik.
"Dia (Brotoseno) sekarang diperbantukan di Div TIK Polri," kata Ramadhan di Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Ramadhan menambahkan Brotoseno tidak lagi memangku jabatan tertentu, melainkan hanya sebagai staf biasa di Divisi TIK Polri. "Staf, bukan penyidik, belum ada jabatan," tuturnya.
Namun demikian, Ramadhan belum memastikan sejak kapan Brotoseno aktif bertugas sebagai staf Divisi TIK Polri secara resmi. "Sejak kapan belum tahu, nanti dicek biar tidak salah," imbuhnya.
Baca Juga: Komisi III DPR Gelar Rapat Kerja Tertutup Bareng Kapolri, Ini yang Dibahas
AKBP Raden Brotoseno, yang pernah menjabat sebagai Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri AKBP Raden, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap sebesar Rp1,9 miliar dari proses penyidikan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, tahun 2016.
