Infografis
Hal itu disampaikan Fahri menanggapi adanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN dan PPP untuk menghadapi Pilpres 2024.
Fahri menjelaskan, dalam negara yang menganut sistem presidensialisme tidak ada koalisi. Menurutnya, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.
"Dalam sistem presidensial tidak ada koalisi, sebab dalam sistem presidensial itu, rakyat itu memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Untuk itu, menurutnya, elite-elite partai politik kekinian tidak memahami terkait hal tersebut. Ia mencontohkan dengan adanya Koalisi Indonesia Bersatu saat ini juga sedang kacau.
"Jadi misalnya KIB itu, yang satu ngumpul gak boleh ngomong dulu soal orang, dia bilang oh kita gak bicara soal orang-orang, sebaiknya kita bicara platform tapi ada partai yang sudah menetapkan calon, oh menurut kongres kami ketua umum kami harus jadi presiden, lah kacau," ungkapnya.
Lebih lanjut, Fahri menilai KIB kekinian kacau lantaran para elite-elite partainya tak memahami sistem yang dianut negara. Alhasil, menurut Fahri koalisi yang ada kekinian hanya seperti kumpulan elite parpol berkumpul di pos ronda.
"Kenapa kacau? karena memang gak ada sistemnya, itu yang saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul gak pake akal, gak pakai konsep, cuma kayak orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan gak boleh begitu," tuturnya.
