Infografis
Suara.com - Stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral yang melayani penumpang KRL, kereta bandara dan kereta api jarak jauh (KAJJ). Sebelum akhirnya menjadi stasiun penting di Indonesia, bagaimana sejarah Stasiun Manggarai?
Jauh sebelum difungsikannya Stasiun Manggarai sebagai stasiun utama, ternyata stasiun ini memiliki sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Simak informasi seputar sejarah Stasiun Manggarai yang dapat kamu ketahui.
Pada 25 September 2021, Stasiun Manggarai telah mengoperasikan jalur layang untuk KRL Bogor Line, sementara itu pada lantai 2 jalur 10, 11, 12 dan 13 menjadi tempat naik/turun KRL Bogor/Depok-Jakarta Kota PP.
Sejarah stasiun Manggarai juga berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan penjajahan Belanda hingga kemajuan transportasi kereta api di Indonesia.
Awal Mula Stasiun Manggarai
Kereta api yang melewati wilayah Manggarai dibangun oleh perusahaan swasta yang bernama Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) yang melintasi Jakarta - Buitenzorg (Bogor). Perusahaan Staatsspoorwegen (SS) kemudian membeli jalur Jakarta - Bekasi milik Bataviasche Ooster Spoorweg Maatschappij (BOS) pada tahun 1899 dan NISM pada tahun 1913.
Pada tahun 1913, SS melakukan penataan ulang jalur kereta api Stasiun Bukitduri dan Stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai mulai dibangun pada tahun 1914 oleh seorang arsitek asal Belanda yang bernama J. van Gendt. Pada 1 Mei 1918, stasiun ini mulai diresmikan meski masih jauh dari selesai karena sang arsitek hanya merancang tiang peron berbahan baja.
Pada 1 Mei 1927, SS melakukan proyek elektrifikasi dan mengoperasikan kereta api listrik pertama lintas Jakarta - Tanjung Priok.
Stasiun Manggarai Sebagai Cagar Budaya
Baca Juga: Gantikan Gambir, Apa Saja Fasilitas Stasiun Manggarai yang Bergaya Jepang?
Dilansir dari Heritage KAI, Stasiun Manggarai ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan nomor registrasi RNCB.19990112.04.000470 berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.13/PW.007/MKP/05, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 011/M/1999 dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 475 Tahun 1993.
