Infografis
"Dalam sistem presidensial tidak ada koalisi, sebab dalam sistem presidensial itu, rakyat itu memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," kata Fahri di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (7/6/2022).
Lantaran itu, Fahri menilai jika elite-elite parpol kekinian tidak memahami terkait hal tersebut. Ia mencontohkan KIB saat ini juga sedang kacau.
"Jadi misalnya KIB itu, yang satu ngumpul nggak boleh ngomong dulu soal orang. Dia bilang, oh kita nggak bicara soal orang-orang, sebaiknya kita bicara platform tapi ada partai yang sudah menetapkan calon. Oh menurut kongres kami, ketua umum kami harus jadi presiden, lah kacau," ungkapnya.
Lebih lanjut, Fahri menilai KIB saat ini kacau lantaran elite partainya tak memahami sistem yang dianut negara. Alhasil, menurut Fahri koalisi yang ada kekinian hanya seperti kumpulan elite parpol berkumpul di pos ronda.
"Kenapa kacau? Karena memang nggak ada sistemnya, itu yang saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul nggak pakai akal, nggak pakai konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan nggak boleh begitu," tuturnya.
