Infografis
Pemerintah resmi menghapus tenaga honorer yang berlaku mulai 28 November 2023 tahun depan berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang disahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. Menteri PANRB juga telah menjelaskan apa ganti tenaga honorer 2023 nantinya.
Kebijakan tenaga honorer dihapus ini mengacu pada Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Penghapusan tenaga honorer ini akan digantikan dengan tenaga alih daya (outsourcing). Hal ini disampaikan MenpanRB dalam surat edaran hari Selasa (31/5/2022). Ia menyebut, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing).
Lalu, apa itu outsourcing?
Outsourcing merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Bahasa sederhananya adalah alih daya.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau UU Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (subkon).
Penyerahan sebagian pekerjaan tersebut dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh.
Di Indonesia sendiri, arti outsourcing pada awalnya merupakan suatu pekerjaan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan di mana pekerjaan tersebut dialihkan ke pihak lain.
Oleh karena itu, karyawan outsourcing bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna.
Baca Juga: Apa Ganti Tenaga Honorer 2023 yang Rencananya Bakal Dihapus? Begini Kata Menteri PANRB
Outsourcing juga tidak memiliki jenjang karier. Contoh dari pekerjaan outsourcing adalah operator call center, petugas kebersihan, transportasi, petugas keamanan, dan lain sebagainya.
