Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi akan menghapus status honorer mulai tahun depan. Lalu apa ganti tenaga honorer 2023?
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang disahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022, pemerintah resmi menghapus tenaga honorer yang akan berlaku mulai 28 November tahun depan. Menteri PANRB juga telah menjelaskan apa ganti tenaga honorer 2023 nantinya.
Kebijakan tenaga honorer dihapus ini mengacu Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
Dalam Pasal 96 ayat 1, PPPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini juga berlaku bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Lalu apa ganti tenaga honorer 2023?
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, akan merekrut pekerja alih daya atau yang sering disebut dengan outsourcing sebagai tenaga tambahan di instansi yang membutuhkan.
Hal ini ia sampaikan dalam surat edaran hari Selasa (31/5/2022). Ia menyebut, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, posisi yang akan diisi oleh pihak ketiga akan diajukan oleh pejabat pmbina kepegawaia di Kementerian dan Lembaga. Yang jelas, tenaga itu tidak berstatus honorer.
Baca Juga: Kenapa Tenaga Honorer Dihapus? Simak Beberapa Penyebabnya
Seperti penjelasan di atas, Tjahjo Kumolo menambahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK ) juga akan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK, agar instansi masing-masing tak meerekrut pegawai non-ASN lagi.
