Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat jika penunjukkan sejumlah Penjabat Kepala Daerah sangat jauh dari semangat reformasi. Sebab, ada dugaan maladmistrasi terkait proses penentuan Penjabat Kepala Daerah yang tidak diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Hal itu dikatakan peneliti ICW, Egi Primayogha saat melaporkan Menteri Dalam Negreri Tito Karnavian ke Ombudsman RI pada Jumat (3/6/2022).
Laporan terkait dugaan maladmistrasi itu dilakukan bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
"Posisi Penjabat Kepala Daerah sangat jauh dari semangat reformasi dan juga semangat keterbukaan," ucap Egi.
Egi berpendapat, reformasi telah mengamanatkan adanya otonomi daerah seluas-luasnya. Tapi pada kenyataannya pengisian posisi ini sangat jauh dari semangat reformasi karena tidak melibatkan pihak yang lebih luas atau pihak yang ada di daerah-daerah.
Egi berpendapat, pemerintah pusat juga tidak membuat peraturan teknis terkait penunjukan Penjabat Kepala Daerah. Sehingga, ICW meminta agar Kemendagri memberikan informasi perihal peraturan teknis dan juga dokumen-dokumen proses pengisian Penjaba Kepala Daerah.
"Namun, setelah 10 hari kerja sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, Kemendagri tidak ada respons apapun. Sehingga dapat dikatakan proses ini tertutup," jelas dia.
Menambahkan Egi, Staf Divisi Hukum Kontras, Adelita Kasih pengingkaran amanat reformasi juga berkatian dengan adanya dwifungsi TNI-Polri. Termutakhir, perwira tinggi (Pati) TNI yang masih aktif, yakni Brigjen Andi Chandra As’Aduddin, ditunjuk menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.
Adelita berpendapat, seharusnya para perwira TNI-Polri yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Daerah menuntaskan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Misalnya, kultur kekerasan dan budaya impunitas masih kerap terjadi.
"Sehingga kami menilai para prajurit yang dianggap sebagai prajurit-prajurit terbaik dari kesatuan mereka, seharusnya ditempatkan terlebih dahulu di institusi mereka untuk memperbaiki pekerjaan rumah kedua institusi tersebut. Jadi kami menyoroti tajam anggota TNI Polri yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Daerah," tegas Adelita.
