Infografis
Suara.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta resmi meluncurkan tim siber bernama Mujahid Cyber. Pembentukan tim ini merupakan rencana lama yang sempat mendapatkan pertentangan dari banyak pihak.
Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar, mengatakan peluncuran ini dirangkaikan dengan Halal Bilhalal dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar di Harris Hotel, Senin (30/5/2022). Nantinya, tim ini akan bertugas untuk memerangi berita bohong atau hoaks dan para pendengung (buzzer).
Munahar juga mengklaim Mujahid Cyber telah dinantikan oleh sejumlah kalangan agar menjadi garda terdepan untuk melawan hoaks dan buzzer.
"MUI DKI siap menjadi yang terdepan untuk melawan hoaks dan para buzzer," ujar Munahar dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5/2022).
Baca Juga: Konvoi Pemotor Beratribut Khilafah di Cawang Viral, MUI Sebut Bisa Ditangkap Kalau...
Munahar menuturkan, sebelumnya ada sejumlah nama mengemuka untuk pejuang cyber MUI DKI Jakarta ini. Setelah menerima masukan dari sejumlah pihak, akhirnya diputuskan namanya Mujahid Cyber.
Ia juga mengakui sebelum rencana ini diwujudkan, banyak pihak yang menentang rencana ini hingga menuai polemik. Namun, Munahar mengaku tak peduli dan akan tetap menjalankan pembentukan Mujahid Cyber.
"Biar saja mereka nyinyir sampai bibirnya dower, kita tetap jalan saja," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta KH Faiz Rafdi mengatakan tugas pokok Mujahid Cyber ini untuk mencerdaskan literasi digital ummat, kemudian meluruskan informasi yang sesat dan menebarkan ajaran agama islam yang Rahmatan Lil Alamin.
"Mujahid Cyber ini berfungsi sebagai Khadimul Ummat (pelayan ummat) dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah) dalam informasi dan komunikasi," pungkas Faiz.
Baca Juga: MUI Buat Panduan Pelaksanaan Ibadah Hewan Kurban untuk Cegah Peredaran Penyakit Mulut dan Kuku
Struktur Mujahid Cyber ini bakal terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan sejumlah Divisi.
Sebelumnya, Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menentang keras rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta membuat cyber army atau tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer. Tindakan ini dinilai telah melenceng dari tugas.
Ketua PWNU DKI Samsul Ma'arif mengatakan, tugas MUI bukanlah membuat tim siber untuk membela salah satu tokoh. Ia pun menyangangkan kebijakan organisasi yang pernah ia naungi dulu.
"Saya menyayangkan sikap MUI DKI yang membuat cyber army, karena ini sudah melenceng dari tugas pokok MUI yang sesungguhnya," ujar Samsul saat dihubungi, Senin (22/11/2021).
Samsul mengatakan, seharusnya MUI bekerja sebagai mitra dari pemerintah. Tidak sepantasnya malah ikut pasang badan untuk membela Gubernur secara langsung.
"MUI memang sebagai mitra pemerintah itu punya hak dan kewajiban mendukung program yang positif, yang baik. Sifatnya dukungan, bukan pasang badan membela segala bentuk kebijakan ataupun yang dilakukan pemerintah," katanya.
Karena melenceng dari tugasnya, Samsul menyebut tindakan MUI itu membuat kesan Anies lah yang membayar untuk pembentukan tim cyber tersebut. Dia pun meminta Anies secara langsung menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan masalah.
"Anies kalau enggan memberikan klarifikasi ada kesan gubernur telah membayar MUI untuk kepentingan dirinya," pungkasnya.
