Infografis
Sementara itu, anggota Jaringan Nasional IDAHOBIT lainnya yakni Chacha menegaskan kalau pengekangan dan penyangkalan terhadap kebebasan sipil dan hak sipil politik terhadap minoritas seksual dan gender menimbulkan dampak yang meluas yaitu meningkatnya kerentanan, pembatasan akses dan pelanggaran atas hak ekonomi, sosial dan budaya.
Pada aspek pekerjaan misalnya yang ditunjukkan oleh angka pengangguran pada kelompok minoritas seksual dan gender yang mencapai 17 persen pada 2017. Angka tersebut mencapai tiga kali lipat dari angka pengangguran nasional tahun tersebut yakni 5,8 persen.
"Hal ini menyebabkan 31 persen minoritas seksual dan gender hidup dibawah garis kemiskinan," ucapnya.
Chacha menerangkan bahwa meskipun terkadang akses pekerjaan dapat diakses oleh kelompok minorita seksual dan gender, tetapi stigma, diskriminasi dan kekerasan masih cukup tinggi di ruang kerja.
Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian ILO pada 2016 di mana sebanyak 70,59 persen responden pekerja memiliki sentimen negatif terhadap kelompok minoritas seksual dan gender di pekerjaan.
Melihat kondisi tersebut, Chacha menilai salah satu penyebabnya ialah dikarenakan adanya kekosongan perlindungan hukum terkait kebebasan sipil dan hak sipil politik individu dan atau kelompok minoritas seksual dan gender.
"Hal ini adalah bentuk kegagalan Indonesia dalam menjalankan mandat dan prasyarat sebagai negara hukum," tuturnya.
"Khususnya kegagalan dalam produksi produk hukum (law making) yang memastikan perlindungan atas Hak Asasi Manusia secara menyeluruh dan juga kegagalan dalam aspek penegakan konstitusi," sambung Chacha.
Oleh sebab itu, Jaringan Nasional IDAHOBIT menilai kalau kegagalan tersebut mesti segera diatasi dan direspon dengan cara melakukan pemulihan kebebasan sipil dan hak sipil politik minoritas seksual dan gender di Indonesia.
Baca Juga: Wacana Kriminalisasi LGBT, Indonesia akan Jadi Negara Paria
Adapun langkah konkrit yang bisa ditempuh adalah adanya produk hukum nasional anti-diskriminasi untuk perlindungan kelompok rentan termasuk minoritas seksual dan gender dari diskriminasi sebagai upaya penegakan, pemajuan, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan hak-hak kelompok rentan.
