Jabatan Sahroni di Formula E Dinilai Tak Langgar Ketentuan, Tapi Ada Kekhawatiran Lain Soal Konflik Kepentingan

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura ikut merespons pertanyaan yang diajukan eks Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih perihal jabatan Ahmad Sahroni selaku Ketua Pelaksana Formula E 2022.

Sebelumnya, Alamsyah mempertanyakan apakah jabatan Sahroni itu melanggar aturan dan ketentuan atau tidak. Mengingat Sahroni yang merupakan anggota DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

Adapun aturan yang disorot oleh Alamsyah ialah berkaitan dengan rangkap jabatan anggota DPR, sebagaimana tercantum di Pasal 236 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Pasal 318 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Pasal 236 ayat 2 tertulis bahwa "anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai anggota DPR."

Baca Juga: Sebut Pihak Ancol Paksa Warga yang Mau ke Pantai Beli Tiket Formula E Rp250 Ribu, Kenneth PDIP: Kebijakan Zalim!

Sementara dalam Tatib Pasal 318 ayat 2 berbunyi "anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai anggota."

Menanggapi ketentuan yang menjadi sorotan itu, Charles mengatakan bahwa larangan dalam Tatib terkait dengan jabatan dan posisi posisi Sahroni selaku Ketua Pelaksana Formula E memang abu-abu. Begitu pula dengan ketentuan di UU MD3.

"Dipakai Pasal 236 UU. 17/2014 juga tidak masuk," kata Charles kepada Suara.com, Selasa (31/5/2022).

Charles kemudian menyoroti adanya frasa pejabat struktural di dua ketentuan tersebut. Menurutnya penggunaan pejabat struktural itu tidak bisa dikenakan kepada Sahroni dalam kaitannya selaku Ketua Pelaksana Formula E. Mengingat jabatan itu merupakan panitia, sedangkan kata Charles, panitia bukan merupakan pejabat struktural.

"Panitia bukan pejabat struktural. Pakai ayat (1) pun, pertanyaannya panitia masuk pegawai tidak? Kan juga tidak. Karena tidak melekat padanya hak kepegawaian," kata Charles.

Baca Juga: Tak Temukan Unsur Kelalaian soal Insiden Atap Formula E Roboh, Polda Metro Jaya: Itu Faktor Alam

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus. Menurut Lucius, panitia sebagai mana jabatan Sahroni memang tidak masuk sebagai pejabat struktural.

"Saya kira sih tekanan dari aturan Tatib di atas adalah larangan menjadi pejabat struktural ya. Kalau jabatan Ketua Penyelenggara Formula E Ini kayaknya nggak masuk kategori lah ya,"

Lucius mengatakan bahwa jabatan Sahroni tersebut nantinya akan selesai seiring berakhirnya penyelenggaraan Formula E.

"Selesai itu langsung berakhir. Jadi saya pikir belum cukup kuat untuk dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang ya," kata Lucius.

Kendati begitu, Lucius merisaukan ada tidaknya penggunaan APBD dalam pelaksanaan Formula E. Kalau memang iya, menurut Lucius ada potensi pelanggaran.

"Maka mungkin larangan Pasal 318 huruf c bisa digunakan untuk menilai posisi Sahroni sebagai Anggota DPR sekaligus sebagai Ketua Penyelenggaraan Formula E yang anggarannya berasal dari APBD," kata Lucius.

Berdasarkan informasi yang ia himpun, Lucius menilai posisi Sahroni di jabatannya saat ini memang berpotensi bermasalah dengan konflik kepentingan, jika memang ada aliran APBD masuk dalam pembiayaan penyelenggaraan Formula E.

Jika sudah ada konflik kepentingan, Lucius mengatakan DPR sebagai lembaga kontrol sekaligus pembahas anggaran tidak bisa lagi objektif.

"Jika yang memegang kuasa pengguna anggarannya adalah anggota DPR juga. Walaupun dalam kasus Formula E dana penyelenggaraannya dari APBD DKI sedangkan Sahroni adalah anggota DPR RI, tetap saja struktur parpol bisa mempengaruhi dalam pelaksanaan," kata Lucius.

Sementara itu, Charles juga berpandangan serupa perihal adanya APBD jika ikut membiayai Formula E.

"Saya setuju ada potensi konflik kepentingan," kata Charles.

Jabatan Ketua Pelaksana Formula E Disoal

Alamsyah Saragih sebelumnya, mempertanyakan jabatan Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E 2022 di tengah Sahroni yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR.

Pertanyaan itu terkait ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan Sahroni seirin jabatan yang ia emban dalam kepanitiaan Formula E. Adapun pertanyaan dituliskan Alamsyah melalui akun Twitter pribadinya @Alamsyahsaragih pada 29 Mei 2022 pukul 21.45.

Mulanya Alamsyah dalam cuitannya membalas sebuah tautan berita dengan judul "Ahmad Sahroni: Formula E Urusan Negara, Bukan Anies atau Pilpres. Dalam cuitan pertamanya, Alamsyah bertanya terkait status Sahroni di DPR apakah masih menjadi anggota atau tidak.

Ia turut menandai akun milik eks anggota komisioner Alvin Lie sekaligus akun resmi milik Ombudsman. Suara.com sendiri telah meminta izin Alamsyah untuk mengutip cuitannya.

"Kalau benar urusan negara, orang ini apakah masih anggota DPR? Apakah boleh jadi ketua panitia? Ingin tanya mas @alvinlie21 yg pernah jadi anggota DPR dan @OmbudsmanRI137. Mungkin saya kurang memahami," tulis Alamsyah dikutip Senin (30/5/2022).

Selanjutnya Alamsyah kembali mengomentari cuitannya perihal Sahroni. Kali ini ia mengunggah tangkapan layar berupa Pasal 236 UU. Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 318 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mengatur perihal larangan anggota DPR bekerja atau rangkap jabatan di sejumlah bidang.

"Apakah ada yang paham maksud larangan dalam UU No. 17 tahun 2014 dan Peraturan DPR No. 1 tahun 2020 ini? Saya bukan ahlinya. Semoga tak bermasalah secara hukum @aniesbaswedan," tulis Alamsyah.

Dihubungi lebih lanjut, apakah cuitan tersebut merupakan pernyataan dan temuannya, Alamsyah berujar cuitannya tersebut juga bersifat menanyakan perihal jabatan Sahroni.

"Bukan menemukan, saya hanya bertanya," kata Alamsyah dikonfirmasi, Senin (30/5/2022).

Alamsyah menegaskan apa yang ia tuliskan di Twitter bukan merupakan tafsirannya terkait aturan yang ia unggah. Ia justru berharap ahli hukum dapat menjelaskannya lebih lanjut.

"Itu yang jadi pertanyaan saya. Mungkin ahli hukum yang harus menjelaskan," kata Alamsyah.

Reaksi Sahroni

Ahmad Sahroni telah menanggapi soal jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E yang mendapat sorotan. Pertama-tama ia menyoroti adanya cuitan Alamsyah yang menurutnya tidak perlu lantaran diketahui Alamsyah sendiri tidak mengetahui dan bertanya.

Menurut Sahroni, Alamsyah tidak perlu sampai mengunggah hal yang tidak ia ketahui.

"Ya jangan dong. Kalau dia mau bertanya berdasarkan dia posting itu barang. Dia tafsirkan dong, gak boleh dia mem-posting itu kalau dia gak punya jawaban," kata Sahroni dihubungi, Senin (30/5/2022).

Adapun kata Sahroni, sebaiknya Alamsyah bertanya lebih dahulu ke pihak yang memang bisa menjawab ketimbang mem-posting tweet.

"Lah iya kalau dia hanya ber-statement atau bertanya gak usah di-publish dong, tanya yang bagi orang memang sudah ahlinya di situ," kata Sahroni.

Kendati begitu, Sahroni menjelaskan lebih jauh perihal jabatannya yang menurut dia tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Ia menegaskan bahwa jabatan yang ia emban merupakan di kepanitiaan sehingga bukan merupakan pekerjaan sebagaimana dimaksud di aturan.

"Dapat SK-nya pun dari aspek legal bukan menerima pekerjaan, sebagai panitia. Kecuali Ahmad Sahroni menerima pekerjaan senilai uang yang dari. Nah itu gak boleh. Langsung dipenjara kalau saya itu," kata Sahroni.

Ia melanjutkan, jabatan serupa dirinya selaku organizing committee juga pernah dijabat oleh anggota DPR, bahkan jajaran menteri untuk acara yang berbeda. Sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

"Kepanitiaan gak ada urusan pekerjaan, beda. Kadang orang berlebihan mau tanya tanya urusan jabatan orang. Ampun deh," kata Sahroni.

Sementara itu, apakah jabatannya itu perihal pekerjaan yang bersumber dari APBD atau APBN sebagaimana yang dilarang dalam aturan, Sahroni menegaskan bahwa pelaksanaan Formula E berjalan karena ada sponsor, bukan APBD.

"Dalam kepanitiaan di mana saja boleh. Yang gak boleh itu pekerjaan, itu yang gak boleh. Ya kita juga sadar diri kalau memang menerima pekerjaan dari APBD atau APBN ya mana bisa. Itu aturannya itu mutlak."