Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut sejak awal ia menjabat. Ia mengakui mendapatkan WTP dari BPK bukan hal yang mudah.
Anies mengatakan, di awal menjabat tahun 2018, ia mendapatkan banyak Pekerjaan Rumah (PR) dari Gubernur sebelumnya. Bahkan untuk menyampaikan laporan yang berkriteria WTP, pihaknya bekerja keras tanpa henti.
Hasilnya, ia berhasil mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2017 di tahun pertamanya menjabat. Raihan ini terus berlanjut secara berturut-turut mendapatkan WTP sampai akhir masa jabatannya.
"Pertama kami kerja luar biasa keras ketika awal tahun 2018, itu pertama kali. PR-nya luar biasa banyak, itu nonstop," ujar Anies s usai rapat paripurna penyampaian hasil LHP atas LPKD tahun 2017 oleh BPK di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Setelah itu, Anies menyebut jajarannya sudah mulai membiasakan diri melakukan kerja secara efisien untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Hal ini juga disebutnya akan terus berlangsung sepeninggalnya lengser dari jabatan Gubernur.
"Kemudian dari situ kita belajar di tahun 2019, mulai kita lebih efisien sampai sekarang juga begitu. Proses ini sekarang sudah menginstitusi, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk selama lima tahun ini," jelasnya.
Dalam pengalamannya membuat laporan keuangan, Anies mengakui masalah yang paling berat di Jakarta adalah pengelolaan aset. Masih banyak aset milik Pemprov DKI yang belum terdata.
"Salah satu PR terbesar adalah aset, dan tidak mungkin aset itu dikerjakan sendiri. Aset yang banyak misalnya Disdik, Dinkes itu semua harus kerja bersama," ucapnya.
Karena itu, untuk bisa meraih LKPD WTP, Mantan Mendikbud ini menilai perlu adanya kerja bersama segala pihak baik eksekutif, legislatif, hingga ke institut pemeriksa lainnya.
Baca Juga: Abaikan Drainase, Perbaikan Jembatan di JLS Cilegon Jadi Temuan BPK
"Saya percaya seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta sudah memilki pengalaman untuk bekerja bersama lintas sektor, tidak bisa sendiri, tidak bisa BPKD sendiri tidak bisa inspektorat sendiri, tidak bisa BPAD sendiri," pungkasnya.
Bikin PNS Girang hingga Bentangkan Spanduk
Sebelumnya diberitakan, Anies berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Daerah tahun 2021. Opini WTP ini merupakan yang kelima kalinya bagi Anies selama menjabat.
Anies sendiri diketahui akan lengser pada Oktober 2022. Artinya, selama menjabat, selama lima tahun, setiap tahunnya Anies selalu mendapatkan WTP.
Pernyataan WTP atas LHP laporan keuangan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Dede Sukarjo dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/2022). Opini ini diambil setelah BPK DKI melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah DKI di tahun 2021.
"Berdasarkan proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pecualian," ujar Dede di ruang rapat paripurna.
Begitu mendengar Jakarta mendapatkan WTP, sontak para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI bersorak kegirangan. Mereka bahkan juga membentangkan spanduk bertuliskan Jakarta WTP ke-5 dan 5eterusnya.
Para anggota dewan dan pimpinan juga bertepuk tangan begitu mendengarnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Ahmad Riza Patria langsung mengenakan syal bertuliskan 5WTP.
Dede mengatakan, pemberian opini WTP ini diberikan berdasarkan pemeriksaan berdasarkan penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian intern, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
"Atas laporan keuangan tersebut BPK telah melakukan seluruh tahapan proses pemeriksaan," jelasnya.
Kendati demikian, masih ada sejumlah catatan untuk Anies dan jajarannya dalam pemeriksaan laporan keuangan ini. Dede meminta agar Pemprov segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.
"Sehingga masalah tersebut tidak kembali terulang di masa mendatang."
